JAKARTA, JITUNEWS.COM- Komisi XI DPR mendesak Otoritas Jasa Keuangan(OJK) segera menerbitkan aturan turunan yang ketat terkait batasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) open loop yang boleh menghimpun dana masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir menilai aturan turunan sebut sangat penting guna meminta pertanggungjawaban dari KSP apabila nantinya terjadi gagal bayar.

''Bahwa itu (Koperasi) tertutup dan terbuka, maka OJK perlu membuat peraturan baru (PJOK) yang jelas, misalnya tertutup dan terbuka itu berapa kapasitas jumlahnya yang diperbolehkan. Sehingga aturan tersebut bisa menjadi acuan yang jelas," kata Hafisz dalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Kamis (22/12/2022).

MA Lantik DK OJK, DPR: Angin Segar Bagi Industri Keuangan di Indonesia

Lebih jauh Hafisz menegaskan dengan POJK tersebut,  setidaknya bisa diminimalisir potensi masalah-masalah yang akan timbul dikemudian hari. Karena itulah, KSP open loop ini tidak boleh main-main. Pasalnya sudah banyak kejadian yang merugikan masyarakat.

"Kami sampaikan hal ini ke OJK, supaya jangan sampai menimbulkan celah dan jangan sampai nanti seribu koperasi membuat usaha, kemudian membuat holdingnya, membuat induknya, sama saja kan dia menghimpun dana terbuka," ujarnya lagi.

Wakil Ketua umum PAN ini menambahkan UU PPSK saat sudah berlaku dan OJK diberi kewenangan dan tugas untuk mengawasi KSP open loop, maka sudah sepatutnya harus dijalankan dengan tupoksinya.

"OJK harus tegas dan harus mampu melindungi masyarakat dari berbagai kerugian," tegasnya.

Mantan Ketua Komisi VI DPR ini menjelaskan bahwa UU PPSK dengan terang menyerahkan aturan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) open loop berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara KSP closed loop yang hanya melayani anggotanya, tetap berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. "Jadi, siapapun harus tunduk kepada (UU) itu," ungkapnya lagi.

Wakil Ketua BKSAP DPR ini mengakui sudah sangat tepat bila OJK mengawasi KSP open loop.  Lagi pula, dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, sudah dijelaskan bahwa lembaga ini berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.