MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (21/12).

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengungkit partai politik yang menuding dirinya atau Istana ikut campur tangan dalam verifikasi partai politik (parpol) untuk menjadi peserta Pemilihan Umum 2024.

Baca Juga

Mediasi dengan KPU Sukses, Partai Ummat akan Diverifikasi Ulang di 16 Kabupaten/Kota

Jokowi menegaskan, istana atau dirinya sama sekali tidak ikut campur dalam urusan lolos atau tidak lolosnya parpol menjadi peserta Pemilu 2024.

"Ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu," ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan, bahwa dirinya sama sekali tidak mengerti urusan verifikasi hingga penetapan partai politik peserta Pemilu Serentak 2024.

"Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa," imbuh Jokowi.

Jokowi pun mengatakan bahwa KPU merupakan lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun, termasuk pemerintah.

"Jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, ndak ada," jelas Jokowi.

Baca Juga

Partai Besutan Amien Rais Gagal Ikut Pemilu Kembali Dipertemukan dengan KPU

Ayah tiga anak ini juga mengaku ada beberapa pihak yang selalu menyalahkan dirinya.

"Paling enak itu memang mengambinghitamkan menuduh Presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak," kata dia.

Diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 14 Desember 2022 telah menetapkan 17 parpol memenuhi syarat untuk lolos tahapan verifikasi faktual sehingga berhak menjadi peserta Pemilu 2024.

Dari 18 parpol yang mengikuti tahapan verifikasi faktual, sebanyak 17 partai politik dinyatakan lolos dan satu partai, yakni Partai Ummat, dinyatakan tidak lolos.

Ke-17 partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2024 itu adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Buruh, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), dan Partai Gerindra.

Berikutnya, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai NasDem, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (Knu)

Baca Juga

Sekjen KPU Bantah Manipulasi Data Tahapan Verifikasi Faktual