POJOKSATU.id, JAKARTA— Pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait OTT bikin buruk citra negara tentu sangat disesalkan. Luhut diminta menarik ucapannya.

Menurut Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, sebagai menteri, Luhut tidak sepantasnya menyatakan hal itu.

Sebab, pernyataan itu mengesankan Luhut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.

Dikatakan Jamiluddin, salah satu amanat reformasi adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Kalau OTT sebagai salah satu cara pemberantasan korupsi dinilai bikin buruk citra negara, maka Luhut seolah sudah mengabaikan amanat reformasi,” kata Jamiluddin, Rabu malam (21/12).

-

Persepsi OTT KPK Luhut Panjaitan Tidak Tepat, Pakar Hukum : OTT Bersihkan Birokrat Korup

Jamiluddin mendesak Luhut Panjaitan segera mencabut pernyataannya itu. Sebab, pernyataan tersebut mengesankan bukan sosok reformis.

“Pemimpin yang tidak reformis tentu tak layak memimpin negeri ini di era reformasi,” pungkasnya.

Diketahui, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengkritik kerja-kerja penindakan KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Menurutnya, dengan maraknya OTT akan membuat negara menjadi jelek.

“OTT itu kan ndak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital live siapa yang mau lawan kita? Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap,” kata Luhut di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar KPK di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).

Menurut dia, ketika sistem digitalisasi sudah berhasil maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi.

“Ya kalau hidup-hidup sedikit bisalah. Kita mau bersih-bersih amat, di surga sajalah kau,” ujar Luhut.

“Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap, itu,” katanya.

“Ya lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, (koruptor) enggak akan bisa main-main,” ucap Luhut. (ikror/rmol/pojoksatu)