M Sahlan | Kamis, 22/12/2022 08:03 WIB

Nasim Khan, Kapoksi F-PKB Komisi VI DPR-RI

Jakarta, Jurnas.com - Menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) harga sejumlah bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan.

Komoditas harga bahan pokok yang mengalami kenaikan diantaranya seperti cabai, daging ayam, bawang, telur, minyak goreng dan beras.

Pemerintah, melalui kementerian Perdagangan memang sudah melakukan berbagai langkah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya natal dan tahun baru 2022. Namun, kenyataannya, kenaikan harga tersebut masih terjadi.

Menyoroti hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendesak pemerintah segera mengambil langkah fundamental dan efektif untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. Sebab, saat ini berbagai langkah yang dilakukan pemerintah belum efektif menekan kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Pemerintah belum menjalankan program yang efektif dalam mengatasi kenaikan harga," kata Nasim Khan di Menteng, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Oleh karena itu, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR RI ini meminta pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan melakukan upaya komprehensif untuk menahan laju kenaikan harga dan memastikan ketersediaan sembako yang bisa dijangkau rakyat.

"Terkesan belum ditemukannya skema yang komprehensif menuntaskan persoalan kenaikan harga itu," kata Nasim.

Ditegaskan Nasim Khan, Fenomena kenaikan harga sembako yang terjadi pada waktu tertentu seperti Natal dan Tahun Baru, semestinya bisa diantisipasi, bukan malah dijadikan trend yang dianggap biasa dan terus berulang.

Langkah untuk mengatasi kenaikan harga tersebut, kata Nasim sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar rakyat bisa tersenyum bahagia dan tidak semakin kesulitan.

"Sebenarnya antisipasi bisa dilakukan. Jelas Pemerintah memiliki resources yang besar untuk menuntaskan persoalan itu. Antisipasi bisa dilakukan dengan keterlibatan berbagai stakeholders, agar bisa jalan bersama dan tidak parsial," kata Nasim.

Selama ini, lanjut Legislator asal Daerah Pemilihan III Jawa Timur (Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi) ini, pemerintah terkesan merespon secara cepat ketika terjadi lonjakan harga.

"Tapi lupa menuntaskan akar masalah yang sesungguhnya yakni pasokan yang memadai untuk kebutuhan rakyat. Pasokan itu perlu disiapkan jauh-jauh hari dan dengan persiapan yang matang," lanjut Nasim.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah, kata Nasim tentu sudah memiliki strategi jangka pendek dan jangka panjang. "Dalam jangka pendek yang bisa dilakukan adalah operasi pasar," kata Nasim.

Selanjutnya, kata Nasim, pemerintah juga harus memastikan distribusi komoditas kebutuhan pokok berjalan lancar, jangan sampai ada penimbunan.

Selain itu, Pemerintah dan lembaga terkait seperti Bulog dan lainnya juga harus melakukan koordinasi dengan baik untuk menjaga pasokan tetap terjaga.

Untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pasokan seperti beras, tentu tak cukup hanya dengan menerapkan strategi jangka pendek yang sifatnya hanya temporer.

Dalam jangka panjang, lanjut Nasim, lembaga pemerintah yang sudah dibentuk dan bertanggung jawab melakukan pengawasan ketersediaan pangan untuk rakyat semestinya bisa berperan lebih maksimal.

"Lembaga yang sudah dibentuk itu perlu dipertanyakan hasil kinerjanya. Karena harusnya stabilitas harga pangan bisa terjaga malah justru kenaikan terus terjadi. Ini anomali yang mesti dituntaskan dan (memang) prosesnya tidak mudah," tegas wakil rakyat asal kelahiran situbondo ini.

Menurut Nasim, lembaga-lembaga yang fokus melakukan pengawasan ketersediaan pangan semestinya segera memikirkan cara agar stabilitas harga dan pasokan pangan seperti beras bisa terus terjaga dan aman.

Selain itu, lembaga tersebut juga tidak bisa bergantung pada impor. Sebab, impor pangan seperti beras tak bisa bertahan lama dalam memberikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu harus ada solusi lain selain menggantungkan Impor.

"Impor dibutuhkan sebagai kebijakan jangka pendek, sekedar meredam kenaikan harga yang semakin tinggi. Tapi impor tidak bisa selamanya dijalankan," kata Nasim.

Dengan luas lahan tanam lebih dari 10 juta hektar, tentu sangat aneh apabila hasil panennya tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik.

Bahkan, masyarakat di berbagai daerah sangat terkejut dengan rencana pemerintah yang akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton untuk menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Terlebih, selama ini, Pemerintah berulangkali menggaungkan swasembada pangan khususnya untuk 3 jenis produk pertanian meliputi padi, jagung, dan kedelai (pajale).

"Jika persoalan memenuhi kebutuhan dalam negeri masih belum tuntas, maka pemerintah harus mencari cara cerdas bagaimana meningkatkan hasil produksi pertanian dengan cara-cara inovatif," kata Nasim.