FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta KPK tidak sering menggelar operasi tangkap tangan (OTT), memantik reaksi mantan penyidik KPK, Novel Baswedan.

Novel Baswedan pun angkat bicara. Menurut dia, OTT kasusnya suap yang merupakan induk korupsi dan OTT bisa ungkap kasus korupsi secara telak dan pelaku tidak bisa mengelak.

Dia menambahkan, suap pasti ada kepentingan di baliknya, bila dilakukan OTT maka kerugian negara terjadi.

Dia menyarankan agar KPK perlu sosialisasi agar pejabat tidak resisten dengan OTT.

Novel Baswedan menilai, OTT bisa menyasar siapa saja pejabat. Kalau sudah tertangkap maka sulit untuk "diselamatkan".

"OTT bisa menyasar pejabat siapa saja, kalo sdh tertangkap sulit “ditolong/diselamatkan”. Krn penangkapan OTT persis saat berbuat, buktinya lengkap.Brgkl hal ini yg membuat banyak “calon koruptor” takut. Mestinya tdk perlu takut, cukup jgn berbuat korupsi, tdk akan kena OTT," tegas Novel Baswedan melalui cuitannya di linimasa Twitternya, dikutip FAJAR.CO.ID, Selasa (20/12/2022).

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik langkah OTT yang kerap dilakukan KPK dalam bidang penindakan. Menurut Luhut, OTT KPK kurang efektif.

Pernyataan itu juga disampaikan Luhut dihadapan Pimpinan KPK, di antaranya Ketua KPK Firli Bahuri serta dua Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron.

“Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah, OTT OTT itu kan nggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget,” kata Luhut dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Aksi Pencegahan Korupsi 2023 – 2024 dengan tema ‘Digitalisasi Untuk Cegah Korupsi’ di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Luhut mengungkapkan, aksi pencegahan dinilai bisa mengurangi praktik korupsi di Tanah Air. Menurutnya, kementerian/lembaga bisa menggunakan e-katalog untuk melakukan belanja kebutuhan. (eds)