Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengisyaratkan akan melakukan evaluasi keberadaan mereka di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), pada musyawarah kerja nasional (mukernas).

Arsul Sani Wakil Ketua Umum PPP menyatakan, keputusan partainya tetap berada di KIB atau keluar akan diputuskan dalam mukernas mendatang.

Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim tengah didekati Partai Golkar di samping masih terus mematangkan komunikasi politik dengan Partai NasDem dan Partai Demokrat.

Ray Rangkuti Pengamat Politik dari Lingkar Madani mengatakan wajar terjadi tawar menawar dalam koalisi. Karena, kalau satu partai keluar, maka akan berdampak ke partai lain dalam koalisi untuk mengusung calon presiden pada Pemilu.

“Setiap partai tentu punya posisi yang kuat. Karena itu, setiap partai belum mau buru-buru bergabung dengan partai A atau B selama belum jelas keuntungan politik yang mereka dapatkan dari koalisi itu,” ujarnya, Jumat (30/9/2022), di Jakarta.

Dia menambahkan, selama kalkulasinya belum pas, maka proses tawar menawar politik akan jalan terus, termasuk gertakan untuk keluar dari koalisi.

Sebelumnya, pergantian ketua umum PPP dari Suharso Monoarfa ke Mardiono disinyalir bakal mengubah konstelasi politik jelang Pilpres 2024.

Tapi, sesudah disahkan menjadi Plt Ketua Umum PPP, Mardiono bilang partainya masih akan berada di KIB.

“Koalisi, tidak ada yang pasti. Baru pasti kalau sudah ke KPU. Sekarang, mau pakai salam-salaman, hitam di atas putih, itu masih bisa cair kalau partai-partai itu belum mendapatkan keuntungan yang signifikan dari bentuk koalisi-koalisi mereka.” jelas Ray Rangkuti.

Lebih lanjut, Ray melihat peluang PKS berkoalisi dengan Partai Golkar dan partai lain tergantung Anies Baswedan.

“Kenyataan politik PKS itu Anies. Kalau Anies dengan PDIP, NasDem, Demokrat atau siapa saja, maka PKS akan ikut koalisi itu,” ungkapnya.

Ahmad Fathul Bari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Wasekjen PKS) mengungkapkan, pihaknya memang tengah menjalin komunikasi intensif dengan Demokrat dan NasDem.

Koalisi itu berupaya mengusung bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang memiliki karakter nasionalis-religius, serta berpeluang besar menang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Dengan hasil keputusan tersebut, PKS sudah lebih intensif melakukan komunikasi politik, antara lain dengan NasDem dan Demokrat, dengan melihat tokoh-tokoh potensial yang mendekati dengan kriteria tersebut,” ucapnya.

Tapi, PKS tidak menutup komunikasi politik dengan partai lain. Menurut Ahmad, PKS berpegang pada hasil MMS VII PKS dalam menentukan arah koalisi.

“Tetapi komunikasi dengan parpol lain juga tetap berjalan, selama konfigurasi koalisi dapat memenuhi syarat serta tokoh yang akan diusung mendekati dengan kriteria yang diputuskan oleh MMS VII PKS,” tegasnya.

Sementara itu, Ahmad Khoirul Umam Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) menilai PPP tengah berada dalam situasi dilema.

Dia melihat PPP lebih cocok bergabung dengan koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS, berdasarkan sejumlah hal. Utamanya, kemungkinan mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

“PPP menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka sudah bersama KIB. Tapi, PPP akan lebih cocok bergabung dengan koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS yang kabarnya akan mengusung Anies sebagai capres,” terangnya.

Menurut Umam, ketika PPP mengusung Anies dalam Pilpres 2024, risiko keterpecahan pada basis elektoral relatif bisa dimitigasi. Karena, Anies diidentikkan dengan kekuatan politik Islam.

“Dengan ikut mengusung Anies, PPP tidak akan mengalami split ticket voting dan lebih mudah melakukan konsolidasi basis pemilih loyalnya, mengingat Anies cukup identik dengan representasi kekuatan politik Islam,” tuturnya.

Lebih lanjut, Umam bilang ada kemungkinan PPP merapat ke PDI Perjuangan yang tengah membutuhkan legitimasi kekuatan politik Islam moderat untuk bertarung di Pilpres 2024.

Kemungkinan itu juga didukung sejumlah hal, yaitu kondisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“Di sisi lain, PKB sudah punya orientasi koalisi sendiri dan PAN rasanya kurang memiliki chemistry yang kuat dengan PDIP. Selain itu, PPP juga harus membayar hutang budi pada PDIP yang dinilai sejumlah kalangan memiliki jasa dalam menyelamatkan partainya dari proses degradasi parliamentary threshold di Pemilu 2019,” pungkasnya.(rid)