JawaPos.com – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari menyatakan, keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengakhiri kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir Desember 2022 layak didukung. Pernyataan ini merespons pernyataan Presiden Jokowi yang ingin mencabut kebijakan PPKM.

“Ada dua pertimbangan terkait perlunya PPKM level 1 dicabut. Pertama, Covid-19 terus melandai di Indonesia. Hal ini mengindikasikan Indonesia tidak lagi mengalami pandemi Civid-19,” kata Lucy kepada wartawan, Rabu (21/12).

Menurutnya, tidak ada alasan untuk memperpanjang kebijakan PPKM. Karena itu, Presiden harus berani menyatakan Indonesia sudah bebas dari Covid-19.

Dia menegaskan, konsekuensinya Indonesia sebaiknya mencabut protokol kesehatan dalam beraktifitas di luar rumah. Hal ini diharapkan, rakyat Indonesia dengan sendirinya dapat kembali hidup normal.

Selain itu, pencabutan PPKM level 1 dapat menggairahkan kembali ekonomi Indonesia. Hal itu juga diharapkan dapat meningkatkan investor asing ke Indonesia.

“Hal itu diperlukan agar dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023. Harapannya, Indonesia dapat terbebas dari dampak resesi yang diperkirakan akan terjadi tahun 2023. Indonesia setidaknya dapat terhindar dari situasi ekonomi dunia yang tidak menentu,” ungkap Lucy.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, Indonesia akan segera mengakhiri kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurut Jokowi, diperkirakan kebijakan tersebut akan diakhiri pada akhir tahun 2022 ini.

Kepala megara mengatakan, saat ini penanganan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia sudah dapat dikendalikan dengan baik. Terbukti kasus positif dari yang jumlahnya mencapai puluhan ribu, dan terakhir hanya di angla 1.200 per hari.

“Hari ini kemarin, kasus harian kita berada di angka 1.200 dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita,” ucap Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Jakarta Selatan, Rabu (21/12).

Jokowi mengatakan, perjalanan Indonesia menangani pandemi Covid-19 bukan hal yang mudah. Dia mengingat pada saat awal Covid-19 mencapai puncak gelombang pertama dimana kasus positif mencapai 56.000 kasus harian.

Ketika itu, hampir semua menteri Kabinet Indonesia Maju menyarankan untuk melakukan lockdown. Tetapi, Pemerintah tak mengambil keputusan itu karena mempertimbangkan ekonomi.

“Saat Delta masuk, kasus harian kita mencapai 56.000 kasus, saat itu saya ingat hampir 80 persen menteri menyarankan saya untuk Lockdown termasuk masyarakat juga menyampaikan hal yang sama. Kalau itu kita lakukan saat itu, mungkin ceritanya akan lain Sekarang ini,” pungkas Jokowi.