SURABAYA – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto ketika dihubungi Radar Surabaya mengatakan bahwa kasus korupsi dana hibah yang kini menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak sebenarnya bukan kasus baru.

Menurut Agus Suryanto, ICW bahkan sejak tahun 2019 mencatat setidaknya ada delapan kasus yang sama mirip seperti yang terjadi di Jatim. “Ini bukan hanya di Jatim, tapi juga di provinsi lain,” katanya.

Agus mengatakan, dana hibah ini biasanya ada kaitan dengan persetujuan antara eksekutif dengan legislatif perannya untuk budgeting. Inilah yang dinilai rawan disalahgunakan.

“Sebenarnya bukan hanya benefit ekonomi saja yang dikejar oleh para anggota dewan melalui dana hibah ini, tapi juga benefit politik. Artinya, bisa saja anggaran dana hibah ini dimanfaatkan untuk membiayai kepentingan politik menjelang pemilu mendatang. Kita tahu sendiri biaya politik itu tidak murah,” terangnya.

Agus menduga yang terlibat dalam kasus korupsi ini bukan hanya satu anggota dewan saja. Karena itu, ia berharap KPK perlu melihat ini secara utuh. Yakni, siapa saja yang terlibat dalam pembahasan dana hibah dan daerah mana saja dialokasikannya.

“Ini bisa dilihat dari notulensi rapat. Masyarakat penerima hibah juga harus dikroscek apakah menerima alokasi sesuai pagu atau tidak,” katanya.

Agus menduga kasus korupsi dana hibah ini dilakukan secara sistematis atau terstruktur. Dan, biasanya korupsi dana hibah ini tidak selalu berkaitan dengan dapil masing-masing anggota dewan.

“Bisa saja lintas dapil. Maka dari itu, yang harus ditelusuri adalah benefit ekonomi atau benefit politik. Apakah ada indikasi dana-dana tersebut juga digunakan untuk kepentingan dana politik. Yang penting bukti dan fakta hukumnya harus ditemukan dulu baru ditelusuri unsur kepentingan politiknya,” terangnya.CARI BUKTI: Petugas KPK melakukan penggeledahan di gedung DPRD Jatim, Selasa (20/12). (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah beberapa ruangan di gedung DPRD Jawa Timur, Selasa (20/12). Petugas lembaga antirasuah itu tiba di DPRD Jatim sekitar pukul 12.00.

Penggeledahan masih terkait perkara Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak  sebagai tersangka penerima uang suap pengelolaan dana hibah lalu.

Selain Sahat Tua, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus yang sama. Yaitu, Rusdi staf ahli Sahat Tua, Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal, Sampang, Abdul Hamid  dan koordinator lapangan kelompok masyarakat (pokmas) Ilham Wahyudi.

Berdasar pantauan Radar Surabaya, petugas menggunakan rompi KPK masuk ke dalam ruangan Fraksi PKB. Terlihat pula sejumlah petugas masuk ke ruang Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat. Penyidik KPK juga memeriksa dua mobil yang berada di parkiran, yaitu mobil  Toyota Vellfire bernopol L 9. Mobil ini merupakan kendaraan yang biasa dipakai Sahat untuk kegiatan di luar dewan. Satu lagi mobil Innova L 1608 OO yang diduga milik Rusdi.

Tim KPK tampak membawa setumpuk berkas pasca keluar dari ruang fraksi dan menuju lantai dua. Mereka pun memasuki ruangan VIP yang berada di depan Ruang Paripurna. Tim KPK lalu memasukkan sejumlah berkas ke dalam koper yang dipersiapkan.

Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut ada dua lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan Penyidik KPK kemarin. Yakni ruang kerja Ketua DPRD Jatim, ruang kerja wakil ketua, dan ruang kerja beberapa komisi. “Kemudian rumah kediaman dari pihak terkait. Dari lokasi tersebut ditemukan dan diamankan berbagai dokumen, barang bukti elektronik dan sejumlah uang,” jelasnya.

Sehari sebelumnya, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan DPRD Jatim. KPK meninggalkan Gedung DPRD Jawa Timur seusai melakukan penggeledahan, Senin (19/12) sekitar pukul 22.00. Hasil penggeledahan itu, tim KPK membawa empat koper berwarna hitam dari lantai dua gedung dewan. (mus/rek)

👆🏽PROMO GRATIS👆🏽

Related Posts:

KPK Tangkap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Diduga Terima Suap JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengonfirmasi bahwa Wakil Ketua DPRD Jawa Timur,  Sahat Tua Simanjuntak (STS), telah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Surabaya,…Tujuh Jam Geledah Gedung DPRD Jatim, Penyidik KPK Angkut Seorang ASN dan Tiga Koper Barang Bukti Sesudah sekitar tujuh jam menggeledah Gedung DPRD Jawa Timur, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan kegiatan hari ini, Senin (19/12/2022), sekitar pukul 22.00 WIB.Pantauan suarasurabaya.net di lokasi, belasan orang Penyidik…Lima Alasan Pentingnya Pendidikan Antikorupsi untuk Berantas Korupsi Nisa Zonzoa Kepala Sekolah Akademi Antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan lima alasan pendidikan antikorupsi menjadi bernilai penting dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.“Mengapa pendidikan korupsi ini penting? Pertama adalah…ICW: Tiap Tahun Bleeding, Memiskinkan Koruptor Butuh Komitmen Kuat Penegak Hukum Adnan Topan Husodo peneliti Indonesia Corruption Watch menilai upaya aparat dalam memiskinkan afiliator kasus investasi ilegal tampak begitu garang, berbanding terbalik dengan upaya penyitaan aset koruptor yang melempem.“Kalau lihat kasus…KPK Amankan Sejumlah Uang Usai Geledah Ruang Pimpinan di DPRD Jatim JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan berbagai dokumen, barang bukti elektronik, dan sejumlah uang usai menggeledah Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur dan rumah kediaman pihak terkait kasus dugaan suap…Demi Kepastian Hukum Fahri Hamzah Rela Jadi Tahanan KPK Berita Nasional - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah angkat suara ihwal namanya terseret dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).…KPK menetapkan Richard Louhenapessy Wali Kota Ambon sebagai tersangka kasus korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menetapkan Richard Louhenapessy Wali Kota Ambon sebagai tersangka kasus korupsi.Status hukum itu diumumkan Firli Bahuri Ketua KPK, dalam keterangan pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat…Terima Deputi Pencegahan KPK, Bamsoet Bahas Sinergisitas KPK dan Pelaku Dunia Usaha Bambang Soesatyo Ketua MPR RI menerima Pahala Nainggolan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang meminta masukan untuk meminimalisir potensi terjadinya korupsi di dunia usaha. Kunjungan Pahala Nainggolan tersebut juga…KPK Menetapkan Edhy Prabowo sebagai Tersangka Korupsi Ekspor Benih Lobster Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), malam hari ini, Rabu (25/11/2020), menetapkan status Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai tersangka korupsi.Korupsi itu terkait perizinan tambak, usaha pengelolaan perikanan atau komoditas perairan…Kadernya Kembali Tersangkut Korupsi, PDI Perjuangan Serahkan Proses Hukum kepada KPK PDI Perjuangan menyatakan mendukung penuh berbagai langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan mengatakan, pihaknya menghormati seluruh proses hukum, terkait penetapan tersangka Juliari…Jadi Tersangka Korupsi, Edhy Prabowo Minta Maaf ke Jokowi Presiden dan Prabowo Subianto Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menetapkan Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai tersangka penerima suap terkait prosss ekspor benih lobster atau benur.Sesudah pengumuman status hukumnya, Edhy Prabowo menyampaikan permohonan maaf…Tersandung Kasus Korupsi, Edhy Prabowo Undur Diri dari Kabinet dan Partai Edhy Prabowo menyatakan mengundurkan diri dari posisi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Indonesia Maju, sesudah resmi berstatus tersangka korupsi.Dinihari tadi, Kamis (26/11/2020), sebelum berangkat ke rumah tahanan dari Kantor…KPK Umumkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai Tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan tiga orang tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.Tiga tersangka itu adalah Gazalba Saleh (GS) Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), Prasetio…KPK Dalami Penunjukan Itong Jadi Ketua Majelis Hakim Perkara PT SGP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal penunjukan tersangka Itong Isnaeni Hidayat (IIH) sebagai Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan PT Soyu Giri Primedika (SGP) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.Untuk…DPRD Jatim: Pemprov Harus Optimalkan Tim Reaksi Cepat Tangani Jalan Berlubang Keluhan masyarakat terkait jalan berlubang atau rusak di wilayah Jatim yang kerap merenggut nyawa, ditanggapi Anik Maslachah Wakil Ketua DPRD Jatim. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jatim harus mengoptimalkan Tim Reaksi Cepat…KPK Periksa Saksi Kasus Dugaan Suap Permintaan Meluluskan Maba Unila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sembilan saksi untuk mendalami dugaan adanya permintaan meluluskan calon mahasiswa baru (maba) melalui orang kepercayaan tersangka Karomani (KRM) Rektor Universitas Lampung (Unila) nonaktif.KPK memeriksa mereka…KPK Tetapkan Bupati Bogor sebagai Tersangka Penyuap Auditor BPK untuk Mendapatkan Opini WTP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ade Yasin Bupati Bogor sebagai tersangka kasus dugaan suap, yang melibatkan oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.Firli Bahuri Ketua KPK, dalam keterangan…KPK Panggil Kepala Inspektorat Kabupaten Probolinggo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan gratifikasi yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS). Salah satu saksi…KPK: Anak Mantan Bupati Sidoarjo Tidak Bersedia Diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Achmad Amir Aslichin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga anak Saiful Ilah mantan Bupati Sidoarjo tidak bersedia untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan…