PM Belanda Mark Rutte, kanan, meminta maaf atas nama pemerintahnya soal peran historis Belanda dalam perbudakan dan perdagangan budak di Gedung Arsip Nasional di Den Haag, Senin, 19 Desember 2022. (Foto AP/Peter Dejong)

Krjogja.com - Den Haag - PM Belanda meminta maaf atas peran Belanda dalam perdagangan budak.

Mark Rutte mengajukan permintaan maaf resmi atas nama Belanda atas peran sejarah negaranya dalam perdagangan budak, mengatakan perbudakan harus diakui dalam "istilah yang paling jelas" sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam pidatonya di gedung arsip nasional di Den Haag, seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (20/12/2022), perdana menteri Belanda mengakui masa lalu "tidak bisa dihapus, hanya dihadapi". Namun selama berabad-abad, katanya, negara Belanda telah "memungkinkan, mendorong dan mengambil keuntungan dari perbudakan".

Orang-orang "dikomodifikasi, dieksploitasi, dan diperdagangkan atas nama negara Belanda", katanya, menambahkan: "Memang benar tidak ada yang hidup hari ini yang menanggung kesalahan pribadi atas perbudakan… Tetapi negara Belanda memikul tanggung jawab atas penderitaan luar biasa dari mereka yang diperbudak, dan keturunan mereka. Hari ini, atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf atas tindakan negara Belanda di masa lalu."

Kata-kata Rutte akan digaungkan oleh para menteri Belanda yang telah melakukan perjalanan ke tujuh bekas koloni di Amerika Selatan dan Karibia yang menderita kesengsaraan yang tak terhitung selama 250 tahun perdagangan budak yang membantu mendanai "zaman keemasan" ekonomi dan budaya Belanda.

Langkah tersebut mengikuti kesimpulan dari panel penasehat nasional yang dibentuk setelah pembunuhan George Floyd di AS pada tahun 2020, yang mengatakan partisipasi Belanda dalam perbudakan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang pantas mendapatkan permintaan maaf resmi dan reparasi keuangan. Pemerintah telah mengesampingkan reparasi, tetapi akan menyiapkan dana pendidikan €200 juta

Permintaan maaf resminya, bagaimanapun, telah menimbulkan kontroversi yang cukup besar, dengan kelompok keturunan dan beberapa negara yang terkena dampak mengkritiknya karena terburu-buru dan berpendapat bahwa kurangnya konsultasi dari Belanda menunjukkan sikap kolonial masih bertahan.