AKURAT.CO Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, giat operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap di lakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat negara ini menjadi buruk. Pasalnya, pada tahun 2022 KPK sendiri telah melakukan giat senyap itu sebanyak sembilan kali.

Hal tersebut disampaikan Luhut ketika berpidato di dalam rangkaian acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Thamrin Nine Hotel, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

"Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah, OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya buat negeri ini, jelek banget," ujar Luhut.

baca juga:

Selain itu Luhut juga meminta agar lembaga antikorupsi tidak melulu melakukan penindakan dengan menangkap para pelaku korupsi. Ia juga meminta agar komisi antikorupsi dapat memaksimalkan pencegahan dalam digitalisasi sistem.

"Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah," kata Luhut.

Luhut menuturkan seluruh pelaku korupsi pada akhirnya bakal tertangkap oleh KPK. Namun ia tetap mendorong agar penerapan pencegahan dapat diterapkan dengan maksimal.

Sebab, kata Luhut, uang yang lansung dimasukkan ke dalam sistem digitalisasi diyakini peluang adanya praktik tindak rasuah bakal tertutup rapat.

"Kalau sudah masukkan Itu uangnya di situ, sudah berapa ribu triliun, apa yang mau dikorupsi lagi," ujarnya.

Sebagai informasi, sepanjang tahun 2022 KPK telah melakukan OTT sebanyak sembilan kali. Puluhan pelaku bahkan terjaring dan ditetapkan sebagai tersangka usai ditemukan kecukupan alat bukti.

Sejumlah pelaku korupsi yang turut terjaring giat senyap itu diantaranya Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen; Mantan Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud; dan Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin.

Lebih lanjut KPK juga telah menyeret Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin; mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti; dan Rektor nonaktif Universitas Lampung, Karomani.

Kemudian Bupati nonaktif Pemalang, Mukti Agung Wibowo; Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Sudrajad Dimyati; dan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Pandjaitan. []