FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan soal OTT itu membuat negeri ini jelek dan meminta KPK tidak sering menggelar operasi tangkap tangan (OTT), memantik reaksi tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Syadat Hasibuan (Gus Umar).

Menurut Gus Umar, ia tidak bisa membayangkan kalau Menko Marves tersebut menjadi presiden.
Dia menambahkan, kalau bukan karena OTT tidak akan pernah melihat Setya Novanto bisa ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK.

"Kebayang gak kalau dia jd presiden? Klu gak krn ott kita gak akan pernah lihatsetnov bisa ditangkap KPK. Sombong," cuit Gus Umar di linimasa Twitternya dikutip FAJAR.CO.ID, Selasa (20/12/2022).

Tak ayal, cuitan Gus Umar itu pun direspons mantan penyidik KPK, Novel Baswedan.

Menurut pria yang lahir di Semarang, 22 Juni 1977 itu, katanya pengawasan dilakukan dengan digitalisasi, tetapi jangan-jangan yang dilakukan hanya elektronisasi, yang akhirnya pengawasannya tidak berjalan.

Dia menilai, jangan sampai digitalisasi hanya dijadikan modus seolah ada pengawasan.

"Iya bang Katanya dilakukan pengawasan dgn digitalisasi, tp jgn2 yg dilakukan hanya elektronisasi. Akhirnya pengawasannya nggak berjalan.Dan tentu penyimpangan / potensi korupsi mjd besar, kembali yg dirugikan adl negara. Jgn sampai digitalisasi jadi modus seolah ada pengawasan," respons Novel Baswedan menanggapi cuitan tokoh NU tersebut.

Gus Umar juga merespons tanggapan Novel Baswedan itu.

Dia juga mempertanyakan mengapa OTT saat ini dipermasalahkan?.

"Itulah mas. Knp ott skrg dipermasalahkan? Pdhl krn ott byk duit negara yg diselewengkan bisa dicegah agr tdk lbh byk lg dan krn ott duit korupsi bisa dikembalikan ke kas negara. Suram bgt pemberantasan korupsi dinegeri ini mas. 🙏," cuit Gus Umar menanggapi respons Novel Baswesdan.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik langkah OTT yang kerap dilakukan KPK dalam bidang penindakan. Menurut Luhut, OTT KPK kurang efektif.

Pernyataan itu juga disampaikan Luhut dihadapan Pimpinan KPK, di antaranya Ketua KPK Firli Bahuri serta dua Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron.

“Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah, OTT OTT itu kan nggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget,” kata Luhut dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Aksi Pencegahan Korupsi 2023 – 2024 dengan tema ‘Digitalisasi Untuk Cegah Korupsi’ di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Luhut mengungkapkan, aksi pencegahan dinilai bisa mengurangi praktik korupsi di Tanah Air. Menurutnya, kementerian/lembaga bisa menggunakan e-katalog untuk melakukan belanja kebutuhan. (eds)