TAGAR.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, Selasa, 20 Desember 2022 menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi agenda penting karena menyangkut efisiensi negeri melalui digitalisasi. 

Ini pun menjadi salah satu pilar Indonesia untuk bertahan di tengah the perfect storm, selain hilirisasi, dana desa, dan harga berbagai komoditas.

Membuka sambutannya, ia mengaku senang dapat hadir dalam acara ini. “Perjalanan aksi pencegahan korupsi yang kita kawal bersama berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi telah membuahkan hasil yang baik,” tuturnya.

Saya minta semua juga saling berkomitmen untuk bersinergi dalam percepatan integrasi dan implementasi seluruh pengembangan sistem layanan kepelabuhanan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan mengenai pengembangan yang terlihat semakin baik di berbagai sektor esensial, seperti pelabuhan, industri ekstraktif, dan tata kelola minerba juga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Permasalahan pelabuhan berhasil dibenahi di 14 pelabuhan utama sepanjang 2021-2022, antara lain terkait duplikasi dan repetisi proses layanan, layanan yang belum terdigitalisasi, ketidakpastian waktu layanan, dan ketidakpastian biaya. 

Bahkan, kini performa pelabuhan Indonesia masuk ke dalam 20 besar terbaik di dunia berdasarkan penilaian United Nations Conference On Trade and Development.

Meskipun begitu, Menko Luhut mengingatkan kembali tentang enam hal yang perlu menjadi catatan. Hal-hal yang dimaksud mencakup layanan kapal (single submission pengangkut), layanan barang (single submission) kepabeanan dan karantina), layanan transportasi (trucking), layanan pembayaran (single billing), layanan perdagangan antarpulau, dan penyempurnaan sistem monitoring tenaga kerja bongkar muat (SIMON TKBM).

Selain pelabuhan, ada pula aplikasi SIMBARA, yang awalnya khusus digunakan untuk pembenahan tata kelola Batubara, dan akan dijadikan sebagai back-end system yang mengintegrasikan data komoditas minerba di hulu. 

Di tahun 2023, Kemenko Marves bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menyelesaikan Peraturan Presiden untuk implementasi dan eksekusi SIMBARA.

Lalu, mengenai pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional. 

“Dengan mengimplementasikan amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 terkait Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka juga akan menjadi penggerak untuk penyediaan lapangan kerja seluas-luasnya dan upaya penguatan pencegahan korupsi PBJ melalui digitalisasi,” ucap Menko Luhut.

Saat ini, PBJ salah satunya telah diterapkan melalui e-catalogue. Di sana sudah tersedia 2,3 juta item, dan tahun ini kami menargetkan Rp400 triliun produk dalam negeri harus masuk dalam e-catalogue. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah tersebut sama dengan penyediaan dua juta lapangan kerja dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebanyak 1,7 persen.

“Kalau negeri kita ingin maju, kuncinya bukan di investasi, tapi dari penggunaan produk dalam negeri ini,” tutur Menko Luhut.

Di akhir sambutannya, Menko Luhut ingin agar implementasi rencana aksi Stategi Nasional Pencegahan Korupsi memiliki timeline yang jelas. 

“Saya minta semua juga saling berkomitmen untuk bersinergi dalam percepatan integrasi dan implementasi seluruh pengembangan sistem layanan kepelabuhanan, implementasi dan perluasan cakupan tata kelola minerba melalui SIMBARA, dan optimalisasi pengadaan barang dan jasa melalui digitalisasi PBJ, e-catalogue, dan e-purchasing," ucapnya. []