RADARBANGSA.COM - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi memaparkan tiga fokus upaya perlindungan hal asasi manusia (HAM) di tengah berbagai krisis global saat ini dalam sebuah forum regional, Selasa, 20 Desember 2022. Disampaikannya, kemiskinan dan kelaparan yang meningkat, ketidaksetaraan dan diskriminasi yang meluas, serta dinamika geopolitik seperti perang di Ukraina disebutnya semakin menambah tantangan penegakan HAM. 

"Dalam menghadapi situasi global yang sulit, kita harus selalu membela HAM. Banyak pemerintah berjuang untuk menemukan keseimbangan antara menegakkan HAM dan mengadopsi langkahlangkah sementara untuk mengatasi krisis ini," kata Retno dalam pembukaan Regional Conversation on Human Rights (RCHR), dilansir dari antaranews.

Upaya pertama yang harus dilakukan, terangnya, adalah penguatan institusi HAM sebagai tonggak pertahanan dan perlindungan HAM. "Lembaga HAM nasional kita harus memastikan implementasi efektif dari standar hak asasi manusia internasional di dalam negeri, dan membina masyarakat berdasarkan penghormatan terhadap HAM," ujar Retno.

Di kawasan, Indonesia bekerja untuk memperkuat peran Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) dalam mengatasi tantangan HAM regional. 

Kedua, Retno menekankan pentingnya negara-negara menangani isu-isu hak HAM yang paling mendesak. "Ini tidak berarti satu HAM lebih penting daripada yang lain, tetapi kita harus memfokuskan upaya kita untuk memastikan bahwa hal itu berdampak," tukasnya.

Dalam hal ini, Indonesia menyampaikan komitmen dan perhatiannya terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan, salah satunya dengan menyelenggarakan konferensi internasional guna menggalang dukungan bagi hak perempuan Afghanistan untuk mendapat pendidikan. Selain itu, hak atas pangan adalah isu mendesak lainnya yang perlu mendapat perhatian, terutama di tengah krisis pangan global saat ini.

Ketiga, Retno menegaskan perlunya meningkatkan kerja sama untuk upaya perlindungan HAM yang efektif dan berkelanjutan, serta penciptaan lingkungan yang kondusif. 

Di tingkat nasional, pemerintah dan masyarakat sipil harus sama-sama berada di garis terdepan perlindungan HAM. Sementara di tingkat internasional, politisasi HAM, standar ganda, serta praktik menuduh dan mempermalukan harus dihindari. 

"HAM berfungsi untuk melindungi martabat manusia, bukan untuk mengintensifkan persaingan geopolitik. Kolaborasi kita harus didasarkan pada iktikad baik dan kemauan untuk belajar dari satu sama lain," tandasnya.

Retno mengungkapkan bahwa melalui kerja sama yang lebih kuat di Asia Pasifik, kawasan itu dapat mengatasi kesenjangan dalam perlindungan HAM, meningkatkan kesadaran publik, dan memelihara inovasi untuk memberikan hasil yang nyata.  "Indonesia akan segera mengakhiri keanggotaannya di Dewan HAM PBB. Selama tiga tahun terakhir, kami telah belajar banyak dan berkontribusi terhadap kemajuan HAM. Kami bermaksud untuk melanjutkan kontribusi kami dengan mengandalkan dukungan Anda untuk menjadi anggota Dewan untuk periode 2024-2026," tuturnya.