KNews.id-Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta para elite politik berhenti untuk menghembuskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

“Sebaiknya para elit tidak perlu mewacanakan berbagai kemungkinan atau skenario perpanjangan masa jabatan Presiden atau Presiden tiga periode,” kata Mu’ti dalam akun Twitternya @Abe_Mukti. Mu’ti.

Mu’ti menegaskan ketentuan UUD 1945 tentang masa jabatan Presiden sudah jelas mengatur hanya dua periode. Karenanya, sudah tidak perlu ada tafsir ulang, perubahan, atau penambahan pasal UUD 1945.

Ia juga menekankan Presiden Joko Widodo sendiri sudah menegaskan tidak ingin memperpanjang masa jabatannya lagi.

“Atau menjabat tiga periode,” kata dia.

Melihat itu, Mu’ti meminta para elit yang memegang jabatan di lembaga negara harus menjadi contoh melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten.

“Mereka hendaknya bersikap arif-bijaksana dan mengutamakan kepentingan serta kemaslahatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kekuasaan,” kata Mu’ti.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden belakangan ini dihembuskan lagi oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Ia mengatakan itu saat merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menyebutkan sebanyak 73,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Bamsoet mempertanyakan apakah hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi lebih dari dua periode.

Namun, Bamsoet mengklaim pernyataannya sekadar mengajak publik untuk berpikir. Ia juga menegaskan tidak meminta Pemilu 2024 untuk ditunda. Pelbagai pihak, termasuk PDIP baru-baru ini sudah menolak usulan Bamsoet tersebut. (Ach/Cnnind)