Pasca selesainya konsolidasi nasional Bawaslu Indonesia, Bawaslu Jakarta Barat bergerak cepat mengkonsolidasikan Panwaslu Kecamatan se-Kota Administrasi Jakarta Barat pada 18-19 Desember. Konsolidasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang kepemiluan, memberikan wawasan dan pemahaman mengenai proses tahapan pemilu, meingkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan dan peningkatan kapasitas SDM dari Panwaslu Kecamatan se-Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kesempatan tersebut Kordiv SDMO, Pendidikan dan Diklat Bawaslu Kota Jakarta Barat, Fitriani Djusuf menekankan peran penting dari Ketua Panwascam sebagai koordinator divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan ditingkat kecamatan. Terlebih kedepannya akan ada rekrutmen dari Panwaslu kelurahan dalam waktu dekat.

“Target bulan ini adalah penyampaian informasi ke publik di 56 kelurahan se-Kota Jakarta Barat. Saya harapkan informasi terkait rekrutmen Panwaslu Kelurahan ini dapat disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat khususnya untuk para perempuan karena ada minimal 30% kuota perempuan di tiap Kelurahan,” ungkap Fitri saat dalam Konsolidasi Pengawasan Tahapan pemilu Bawaslu dan Pengawas Ad-Hock di Jakarta, Senin (19/12).

Dalam menyebarkan informasi rekrutmen tersebut kepada masyarakat, Fitri menyarankan agar para Panwascem tidak hanya dilakukan secara fisik melainkan juga dapat memanfaatkan media sosial yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan. Acara konsolidasi pengawasan tahapan pemilu dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat, Ketua Panwascam se-Kota Jakarta Barat, Staf divisi SDM Panwascam se-Kota Jakarta Barat, perwakilan media dan mahasiswa.

Dalam kesempatan yang sama Anggota KPU Kota Jakarta Barat Endang Estianti mengungkapkan para pengawas akan berperan sekali di TPS soal DPT, DPTB termasuk yang juga harus diperhatikan adalah pemilih DPK. Tiga jenis pemilih tersebut perlu menjadi perhatian kuhusu mengingat akan segera dimulai tahapannya.

“14 Desember data DP4 akan turun dari Kemendagri, 14 Januari di bulan depan data akan turun ke tingkat kota dan berlanjut kepada petugas pemutakhiran data pemilih(PPDP) atau pantarlih oleh PPS dengan ketentuan 1 TPS satu petugas dengan total di seluruh Jakarta Barat 6730 artinya jumlah tersebut akan direkrut oleh KPU untuk melakukan pencoklitan,” jelas Endang.

Nantinya petugas yang mencoklit tidak lagi hanya bermodalkan alat kerja berupa kertas daftar nama, namun sekarang sudah menggunakan berbasis aplikasi. Hal ini guna meminimalisir kesalahan penginputan data tanpa turun ke lapangan secara langsung.

"Pasca penetapan DPB akan ada data DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang akan dicoklit oleh petugas pantarlih. Pantarlih ini lah orang yang akan memeriksa DP4 secara door to door apakah pemilih tersebut masih ada, meninggal ataupun pindah. Hasil dari pencoklitan ini akan ditetapkan DPS (Daftar Pemilih Sementara)" pungkas Isti. (OL-12)