TAGAR.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Laskmana Yudo Margono sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Senin, 19 Desember 2022, di Istana Negara, Jakarta. Ghita Intan melaporkannya untuk VOA.

Dalam pengarahannya kepada Panglima TNI baru itu, Jokowi secara khusus sempat menyorot masalah di Papua.

Presiden Jokowi sependapat dengan Yudo terkait pendekatan yang lebih humanis untuk menyelesaikan berbagai masalah di Papua, termasuk pengurangan pasukan.

“Saya kira baik. pendekatan humanis baik, pengurangan prajurit TNI di Papua juga baik, tetapi memang harus tegas karena kalau kita nggak tegas, di sana KKB (kelompok kriminal bersenjata, red) selalu berbuat seperti itu. Ya nggak akan selesai-selesai masalahnya,” ungkap Jokowi.

Yudo sendiri menyatakan bahwa dalam praktiknya, pendekatan yang humanis tersebut tetap akan tegas dan sesuai dengan peraturan hukum, apalagi ancaman dari KKB yang meningkat.

“Sekarang ini kan operasinya lebih ditonjolkan operasi teritorial, mungkin bukan operasi militer, itu yang perlu digarisbawahi. Tentunya tetap tegas kan sesuai hukum yang ada,” ungkap Yudo.

Lebih jauh, Yudo mengatakan akan mengevaluasi pengurangan pasukan TNI di Papua. Ia pun menyatakan akan segera terbang ke Papua bersama dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk melihat lebih dekat dan mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Selain itu, Yudo juga menuturkan akan meminta masukan dari prajurit yang selama ini bertugas di sana.

“Juga dari pemerintah daerah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, apa yang harusnya kita lakukan. Tentunya kan perlu pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana. Jadi nggak harus langsung belum-belum sudah diputuskan. Nanti saya putuskan, memutuskannya setelah saya cek dulu, baru nanti saya laporkan Pak Presiden,” jelasnya.

Selain meminta Yudo menjaga kedaulatan NKRI serta memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia, Jokowi juga mengingatkan Panglima TNI baru itu untuk menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Menjelang pesta demokrasi 2024, Jokowi juga berpesan kepada Laksamana Yudo untuk menjaga netralitas TNI agar tidak terjerumus kepada politik praktis.

"Stabilitas politik dan stabilitas keamanan itu penting dalam rangka pembangunan negara kita, dalam rangka pertumbuhan ekonomi kita, dalam situasi yang tidak pasti karena ketidakpastian global,” tambah Jokowi.

Terkait isu Papua, pengamat militer Al-Araf mengatakan, Yudo Margono harus memastikan perubahan pola pendekatan keamanan di Papua dari represif menjadi persuasif.

“Selama ini pola pendekatan keamanan di Papua masih represif dan berlebihan sehingga terjadi berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu Panglima TNI baru perlu mengevaluasi pola pendekatan keamanan di Papua yang selama ini represif,” ungkapnya dalam pesan singkat kepada VOA.

Selain itu, menurut Al-Araf, menjelang tahun politik, panglima TNI baru ini juga memastikan bahwa personelnya tidak terlibat dalam politik praktis.

“Panglima TNI juga harus melakukan evaluasi terhadap anggotanya yang aktif dan menduduki jabatan sipil. Dalam beberapa data, termasuk Ombudsman, terjadi pelanggaran terkait penempatan anggota TNI aktif dalam jabatan sipil. Itu melanggar UU TNI,” tuturnya.

Al-Araf juga mengatakan, Yudo juga harus mengevaluasi semua MoU TNI dengan berbagai instansi sipil yang selama ini dilakukan dengan dalih tugas selain perang. Ia melihat ada 30 lebih MoU TNI dengan instansi sipil dan swasta yang melanggar UU TNI. Mengacu pada UU TNI, katanya, tugas selain perang dapat dilakukan jika ada keputusan Presiden dengan pertimbangan dari DPR, bukan melalui MoU.

Ia juga mengatakan, panglima TNI juga harus mendukung agenda reformasi dan transformasi TNI yang meliputi reformasi peradilan militer, restrukturisasi komando terotorial, modernisasi alutsista secara transparan, akuntabel dan meningkatkan kesejahteraan prajurit.

Panglima TNI yang baru ini, kata Al-Araf, juga harus bisa mempertahankan komitmen terhadap penghormatan HAM sehingga prajurit yang melanggar UU dapat dibawa ke pengadilan yang independen. (gi/ab)/voaindonesia.com. []