Surabaya (beritajatim.com) – Sejak tiga tahun belakangan, secara berturut-turut Pemprov Jatim mendapatkan penghargaan bergengsi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Awards.

Detailnya, pada tahun 2019, di bawah kepemimpinan Khofifah-Emil, Jatim mendapatkan penghargaan pertama dalam Kategori Perencanaan Kebutuhan Pelayanan Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun. Di tahun selanjutnya, yakni tahun 2020 Pemprov Jatim berhasil menyabet peringkat tertinggi dalam kategori yang sama.

Setelah berhasil memertahankan posisi di dua tahun sebelumnya, tak membuat Pemprov Jatim kendor dalam mengejar prestasi. Di tahun 2021, Pemprov Jatim meningkatkan prestasinya dengan menyabet juara umum dengan menjadi Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghargaan terbanyak.

Yaitu, menjadi juara pertama pada kategori Perencanaan Kebutuhan Pelayanan Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun dan juara pertama kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.

Dengan kata lain, dari lima kategori tersebut sejak tahun 2019, Pemprov Jatim telah berhasil menyabet empat kategori selain kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT.

“Ini adalah buah kerja keras dan totalitas kinerja seluruh ASN Pemprov Jatim yang senantiasa mengedepankan profesionalitasnya dalam memberikan layanan kepada publik. Jangan berpuas diri, karena prestasi semacam ini sesungguhnya adalah cambuk agar kita bisa berlari lebih kencang lagi,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Rabu (16/2/2022).

Ke depan, Khofifah menyebut, inovasi layanan kepegawaian berbasis digital harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan birokrasi Pemprov Jatim yang Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif (CETTAR). Apalagi, kata dia, jumlah ASN di bawah naungan Pemprov Jatim saat ini mencapai 78.314 personel. Yang 47.083 personel di antaranya merupakan PNS.

“Besarnya jumlah personel pemprov dengan penempatan yang tersebar di berbagai daerah tersebut harus diiringi dengan manajemen kepegawaian yang andal dan professional,” paparnya.

Dalam penghargaan BKN Award tahun 2022 ke depan, Pemprov Jatim bertekad menyapu bersih semua kategori BKN Award agar semakin amanah dalam membina manajemen ASN di Provinsi Jawa Timur.

Genap tiga tahun sudah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak memimpin Jawa Timur tepat 13 Februari 2022.

Separo lebih perjalanan menjalankan amanah sebagai pemegang pucuk pimpinan tertinggi di Jawa Timur hingga tahun 2024 mendatang, Gubernur Khofifah dan Wagub Emil telah menorehkan catatan prestasi yang membanggakan.

Khusus di bidang managemen kepegawaian, dalam tiga tahun ini, Khofifah-Emil membuktikan komitmennya mewujudkan Nawa Bhakti Satya, khususnya Jatim Amanah. Salah satu hasilnya adalah keberhasilan Pemprov Jatim dalam menerapkan sistem meritokrasi. Bahkan, selama tiga tahun ini, sistem meritokrasi telah diterapkan Khofifah-Emil di semua jenjang dan level.

Kesuksesan Khofifah-Emil dalam menerapkan sistem meritokrasi diakui oleh pemerintah pusat. Buktinya di tahun 2021, Pemprov Jatim berhasil meraih penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

KASN mengapresiasi Pemprov Jatim sebagai instansi yang menerapkan kebijakan Sistem Merit dalam manajemen ASN tahun 2021 dengan predikat Sangat Baik. KASN memberikan nilai 332 dalam Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana diketahui, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.

Ada delapan kriteria penilaian Anugerah Meritokrasi yang dinilai telah sangat baik diterapkan Jatim. Yaitu meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi ASN.

“Dalam rotasi-mutasi serta juga promosi, kita lakukan dengan berbasis sistem merit. Semua menggunakan banyak indikator yang terukur dan dilaksanakan oleh tim yang kredibel sehingga objektivitasnya terjamin,” jelas Khofifah.

“Ini merupakan komitmen yang dari awal kita canangkan yaitu Jatim Amanah. Di mana, kami menjunjung tinggi pengisian the right man on the right place,” tambahnya.

Sistem merit ini dilaksanakan dengan pemantauan secara terus-menerus. Kinerja mereka pun dipantau secara berkelanjutan. “Jadi, tidak hanya sekadar pintar saja. Kalau cuma jago saat ujian, banyak yang jago. Tapi kami lihat juga integritas dan jam terbangnya,” jelasnya.

Tak hanya soal meritokrasi, wujud penerapan managemen kepegawaian yang diterapkan Khofifah-Emil selama tiga tahun memimpin juga tampak dari sisi penilaian kompetensi.

Pasalnya, Khofifah-Emil telah berhasil mewujudkan Asessment Center. Yang tak tanggung-tanggung, kini Asessment Center yang dinaungi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, telah mengantongi akreditasi A.

Tepatnya, akreditasi A tersebut berhasil didapatkan Unit Penilaian Kompetensi BKD Jatim di tahun 2020. Unit Penilaian Kompetensi BKD tersebut kini menjadi tujuan pelenggaraan penilaian kompetensi dari seluruh kementerian dan Pemerintah Daerah.

Dengan kata lain, Asessment Center BKD Jatim ini menjadi rujukan penilaian kompetensi secara nasional. “Semboyan CETTAR yang kami peras dari Nawa Bhakti Satya ingin kami implementasikan ke segela lini. Termasuk dalam pengembangan kepegawaian. Dengan managemen yang profesional, kami ingin seluruh ASN bisa mengembangkan potensi yang dimiliki dan memberikan pengabdian terbaik untuk Jawa Timur,” tegas Khofifah.

Tak hanya itu saja, Asessor BKD Provinsi Jawa Timur juga dipercaya bergabung dalam himpunan asessor BKN dan melakukan penilaian kompetensi secara nasional.

Sejauh ini hanya ada sembilan lembaga penyelenggara penilaian kompetensi pada Instansi Pusat dan Daerah yang yang telah diakui kelayakannya oleh BKN pada tahun 2020 antara lain Provinsi Jawa Timur.

Berkat prestasi terakreditasi A, Asessment Center Unit Penilaian Kompetensi Pemprov Jatim dipercaya bekerjasama dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Saat ini terdapat 15 orang Assessor SDM Aparatur yang telah tersertifikasi profesi di antaranya 2 orang jenjang ahli Madya, 2 orang jenjang Ahli Muda, 4 orang ahli pertama dan sebanyak 7 orang asessor yang telah tersertifikasi.

“Dengan capaian yang telah berhasil dilakukan, kami tentu tidak berpuas diri. Sebab UPK BKD Jawa Timur saat ini juga tengah mengembangkan inovasi penilaian kompetensi secara online serta Computer Based Test (CBT) berbasis sistem informasi yang mampu melakukan pemetaan jabatan dalam waktu yang singkat dan tepat,” tegasnya.

Melalui beberapa prestasi dan peningkatan kompetensi SDM tersebut, Pemprov Jatim berhasil mendapatkan Indeks Profesionalitas ASN tertinggi se-Indonesia. (tok/kun)