MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pergerakan Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (Perempuan Bangsa) melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil), di Hotel Madani Medan, Minggu (18/12).

Acara dihadiri Ketua Umum Perempuan Bangsa Siti Mukaromah, Pembina DPW Perempuan Bangsa Sumut Elly Mahrani Lubis dan Isma Maharani, serta pengurus DPP, DPW dan DPC PKB di Sumut.

Ketua Panitia Musyawarah Wilayah Daerah PKB Sumut, Herlina Nst mengatakan, pelaksanaan Muswil ini mempersiapkan kader-kader potensial untuk menjadi keterwakilan di Sumut, khususnya perempuan. Perempuan Bangsa ini langsung di bawah DPP PKB.

“Alhamdulillah saya terpilih menjadi Ketua DPW Perempuan Bangsa Sumut, semoga terpilihnya saya dapat mengapresiasi dan memberikan kursi untuk keterwakilan perempuan di Sumut,” ujarnya kepada Sumut Pos usai acara Muswil Perempuan Bangsa Sumut.

Sebab, lanjutnya, untuk keterwakilan perempuan belum memenuhi 30 persen, begitu juga dengan pencalegannya, karena kurang perhatian masalah nasib perempuan itu sendiri. “Karena itu kita menargetkan untuk dapat memenuhi suara 30 persen untuk perempuan di Sumut,” imbuhnya.

Dijelaskannya, Perempuan Bangsa Sumut adalah sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan fokusnya di isu perempuan, aspirasi dan nasib perempuan dan anak.

Herlina juga menargetkan pada 1,5 bulan di tahun 2023 ini sudah terbentuk 33 kabupaten/kota untuk keterwakilan DPC Perempuan Bangsa se Sumut. “Sudah ada 8 kabupaten/kota yang aktif dan yang hadir ada 5 kabupaten/kota di acara Muswil ini, yakni Simalungun, Asahan, Tebingtinggi, Langkat dan Serdangbedagai (Sergai). Jadi ini pekerjaan rumah (PR) nya sangat besar,” katanya.

Dia menambahkan, Perempuan Bangsa tersebut, masa kerjanya 5 tahun, dan di 3 periode sebenarnya sudah aktif, namun sempat tidak aktif lagi di tahun 2016-2021. Ini disebabkan beberapa faktor, yakni pemahaman tentang politik, mereka beranggapan politik itu keras, ujung-ujungnya duit dan tidak ada harapan untuk menjadi keterwakilan perempuan.

“Padahal itu tidak benar, kita punya hak, kewajiban, nasib dan gerakan yang sama tergantung strateginya untuk mendapatkan kesempatan itu. Makanya itu saya hadir, minimal melakukan pendidikan untuk caleg-caleg dan kepengurusan setiap tingkatan bahwa politik itu kesejahteraan dan rahmatan lil’alamin seperti yel-yel PKB, serta jalan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang belum diaspirasikan,” tegasnya.

Herlina mengungkapkan, untuk ke depan, setelah terbentuk 33 DPC Kabupaten/Kota, Perempuan Bangsa di Sumut akan melakukan pelantikan, rapat kerja wilayah dan sekolah kader politik perempuan.

“Dalam acara tersebut juga dilaksanakan sidang pleno Perempuan Bangsa PKB Sumut sekaligus membentuk tim formatur terpilih untuk masa kerja Tahun 2022-2027. Tim formatur, yakni keterwakilan koordinator di DPC untuk merekomendasikan dari kepengurusannya masuk kepengurusan DPW,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perempuan Bangsa PKB, Siti Mukaromah menambahkan, Perempuan Bangsa adalah salah satu badan otonom organisasi PKB. Kita mempunyai hak otonomi untuk mengatur seluruh roda kepemimpinan perempuan PKB. Tentunya harus sejalan dengan garis perjuangan PKB yang satu-satunya dilahirkan oleh organisasi Islam terbesar di dunia, yakni Nahdlatul Ulama (NU).

“Namun partai ini bukan hanya untuk orang Islam saja, tetapi juga untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai rasa dan perjuangan yang sama, baik Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha yang ingin bergabung jangan ditolak. Mereka juga memiliki hak yang sama,” katanya. (dwi/ram)