JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menjelang Pemilu 2024, media sosial (medsos) sering menjadi ajang untuk menebar isu-isu negatif. Serangan kepada calon-calon tertentu atau black campaign sering dilakukan para buzzer. Karena itu, pengawasan medsos menjadi salah satu fokus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pengawasan ekstra terhadap aktivitas pemilu di medsos bertujuan menurunkan ketegangan yang biasa terjadi selama pemilu berlangsung. “Kami ingin membuat program pengawasan media sosial. Kami harapkan itu menjadi program yang terpenting ke depan,” ungkap dia di sela-sela konsolidasi nasional (konsolnas) di Jakarta kemarin (17/12) sore. Acara tersebut juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bagja mengatakan, dengan kondisi saat ini, media sosial bisa disalahgunakan. Karena itu, potensi pelanggaran di ruang-ruang maya tersebut perlu diawasi. Dia menyatakan, salah satu yang dipantau adalah konten-konten yang bisa memicu ketegangan politisasi SARA. Selain itu, Bawaslu memantau hoaks terkait pemilu dan black campaign di media sosial. “Sehingga, rapat konsolnas kali ini adalah memantapkan kerja dan soliditas jajaran pengawas dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024,” tegasnya.

Kepada awak media, Bagja menyampaikan bahwa pihaknya mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan media sosial. Anggota satgas itu melibatkan perwakilan Bawaslu, KPU, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Tim Cyber Crime Polri. “Untuk meredam isu-isu di media sosial yang tidak benar, yang bertentangan dengan undang-undang ataupun yang berpotensi membuat polarisasi, kegentingan, dan lain-lain,” beber dia.

Bila sesuai rencana, satgas tersebut sudah terbentuk dan siap bekerja mulai bulan depan. Saat ini pihaknya bersama instansi lain masih merumuskan beberapa hal berkenaan dengan mekanisme dan operasional satgas. Pihaknya tidak ingin satgas itu bergerak serampangan. Mereka harus bekerja sesuai aturan. Yang jelas, komitmen Bawaslu adalah memastikan pemilu berjalan jujur dan adil.

Dengan tantangan dan tugas yang luar biasa besar pada 2024, Bagja berharap besar seluruh petugas Bawaslu bekerja optimal. Secara keseluruhan, dia menyebutkan bahwa ada 23.897 petugas Bawaslu di seluruh Indonesia. Terdiri atas 19.237 laki-laki dan 4.660 perempuan. Petugas perempuan itu dia sebut sebagai Srikandi Pemilu. “Kami percaya ketua dan anggota Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota dapat mengawasi seluruh tahapan pemilu,” imbuhnya.

Berkenaan dengan gugatan yang sudah muncul dari Partai Ummat, Bagja memastikan proses telah berjalan. Rencananya, lanjut dia, mediasi dilakukan pekan depan. “Dalam mediasi, yang diundang adalah pemohon, Partai Ummat, dan KPU sebagai termohon,” jelas dia. Mediasi atas gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (19/12) atau Selasa (20/12). “Semoga dua-duanya (pemohon dan termohon, Red) hadir. Kalau tidak hadir ya ditunda,” tegasnya.

Dalam konsolnas kemarin, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Bawaslu memiliki tugas yang tidak ringan. Sebab, pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama. ’’Pilkada dan Pemilu 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar, terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia, dan mungkin di dunia,” ujarnya.

Menurut dia, kualitas pemilu merupakan fondasi politik dalam bernegara dan pemerintahan. Jokowi berharap Bawaslu memiliki sistem mitigasi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan. Misalnya, masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang kerap menjadi alat untuk menuding adanya kecurangan. Tudingan tersebut bisa saja memengaruhi kepercayaan masyarakat. “Padahal, yang namanya data ini, kita ini paling lemah. Karena memang geografis kita, rentangnya sangat panjang dan beragam,” ujarnya.

Jokowi menyatakan, pemetaan masalah harus dilakukan dari Bawaslu pusat hingga kecamatan. ’’Jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran. Tidak diam atau pasif menunggu pengaduan,” tegasnya. Jokowi berharap gesekan yang dapat menimbulkan benturan sosial bisa dicegah dan tidak menunggu membesar. ’’Bawaslu juga harus punya indeks kerawanan pemilu,” tutur mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Dia menambahkan, salah satu faktor kerawanan pemilu adalah politik identitas dan hoaks. Politik identitas bisa memecah belah bangsa. Karena itu, dia mengapresiasi adanya pengawasan media sosial. Terutama melibatkan polisi siber. Menurut Jokowi, media sosial kerap menjadi awal mula kekisruhan. ’’Di dunia nyata tidak ada apa-apa. Dari mana kok ribut isunya. Medsos pasti,” ungkapnya.

Selanjutnya, Jokowi meminta Bawaslu responsif dan berada pada koridor hukum. Aduan yang datang harus direspons dengan cepat. ’’Tidak boleh ragu. Pegang teguh integritas dan sekali lagi lakukan secara adil dan tidak memihak,” katanya. Jokowi tak ingin Bawaslu menjadi badan pembuat waswas pemilu.

Mantan wali kota Solo itu juga meminta masyarakat dilibatkan. Dengan keterlibatan itu, masyarakat bisa mengawasi jalannya pemilu dengan baik. Salah satunya, mengawasi adanya politik uang. ’’Politik uang ini sudah menjadi penyakit di setiap pemilu. Kalau ada yang bilang nggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur, pemilihan presiden dua kali,” ujarnya. Dia tak ingin pelanggaran itu dibiarkan dan tidak diberi sanksi. (lyn/syn/c7/oni/jpg)