Merdeka.com - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengalokasikan dana desa untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp70 triliun pada 2023. Hal itu dilakukan usai Indonesia diterpa Pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Sudirman, mengatakan ada lima prioritas nasional berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sudirman menjelaskan, prioritas nasional ini berkaitan dengan mendukung percepatan penurunan stunting, mendukung intervensi percepatan eliminasi TBC, serte mendukung optimalisasi pelaksanaan program JKN.

Kemudian, mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di desa dan pelaksanaan BLT desa, operasional pemerintah desa, dan ketahanan pangan nabati dan hewani.

"Jadi kalau tahun 2020 sampai dengan 2022 ini kita lebih banyak dana menangani covid. Dalam tahun ini akan lebih banyak diarahkan dalam rangka ketahanan pangan desa, dan perkembangan baik itu ke arah desa wisata, ekonomi," kata Sudirman, Dalam paparannya saat Press Briefing, di Hotel Rayz UMM, Malang, Jawa Timur, Kamis (15/12) malam,

Program ini, lanjut Sudirman, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi juga harus dapat menurunkan permasalahan yang ada di desa hingga yakni stunting mencapai angka nol persen di 2024.

"Tahun 2023 kita dana desa ini sudah mulai berkembang lagi terkait dukungannya terkait bagaimana pengatasan kredibilitas sektor," ucap Sudirman.

"Terkait dengan arahan presiden terkait dengan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 itu harus nol persen," sambungnya.

2 dari 2 halaman