Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan, sebagai lembaga, PBNU tidak akan membuat sikap resmi menjelang tahun politik 2024.

“Kalau pribadi-pribadi, ada apakah Gus Saifullah Yusuf atau saya sendiri secara pribadi tanpa mendukung mengatasnamakan lembaga, kita lihat nanti. Saat ini juga belum jelas calonnya siapa,” kata Gus Yahya kepada wartawan usai Silaturahim PBNU, PWNU se-Indonesia dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (16/2/2022) malam.

Gus Yahya juga menegaskan, tidak boleh ada pengurus PBNU yang maju Pilpres 2024. “Pertama, dari PBNU jangan sampai ada yang maju sebagai calon. Dari PBNU, itu pertama. Yang kedua, calonnya siapa aja, itu lihat saja nanti, nanti kan semuanya sebagian besar calon-calon yang muncul akan menyatakan punya hubungan dengan NU. Dan, warga NU dipersilakan dengan bebas (memilihnya). Tapi kalau dari PBNU jangan, jangan, biar dari luar PBNU. Supaya PBNU jangan sampai ada keterlibatan institusional. Kalau maju, harus keluar atau mundur, iya dong,” tegasnya.

Bagaimana dengan sejumlah pengurus PBNU yang juga pengurus parpol? “Ya aktivis partai, bukan pengurus mereka. Kalau seperti Nusron Wahid Golkar misalnya sudah mundur, Gus Falah PDIP juga bukan pengurus, walaupun anggota DPR RI. Jelas mereka aktivis partai, ada aktivis Golkar, aktivis PDIP. Saya sendiri juga aktivis PKB sebetulnya, walaupun bukan pengurus. Ini supaya kami saling mengontrol nanti. Jika ada dari PBNU yang membuat gesture seolah NU mendukung salah satu partai, kami saling mengingatkan,” tukasnya.

Gus Yahya juga menjelaskan, terkait beberapa PCNU di Jatim yang telah ditegur PBNU terkait sikap politik praktis. “Saya telah panggil cabang-cabang itu, yaitu Banyuwangi, Sidoarjo dan Bondowoso, karena ada indikasi bahwa mereka melakukan keterlibatan politik melampaui batas-batas parameter yang diizinkan. Yaitu bahwa mereka mengatasnamakan lembaga, karena tempat kegiatan di kantor PCNU dan backdropnya disebutkan kegiatan PCNU tapi isinya politik praktis. Nah, ini yang kita tegur,” jelasnya.

“Saya sampaikan bahwa sekarang ini masih teguran lisan dan berlaku untuk seluruh cabang di Indonesia. Kalau masih terjadi lagi melakukan hal sama, akan kita terbitkan surat peringatan tertulis. Ini sudah jadi keputusan-keputusan resmi yang paling mendasar sejak Muktamar NU ke-26 di Semarang sejak 1979. Atas nama lembaga tidak boleh, kalau pribadi silakan asal bertanggung jawab,” pungkas Gus Yahya. [tok/but]