PIKIRAN RAKYAT - Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengkririsi safari politik yang dilakukan bakal calon presiden Anies Baswedan.

"Safari politik yang dilakukan Anis telah mencederai demokrasi elektoral," kata Boni dalam keterangannya, Sabtu, 17 Desember 2022.

Menurut Boni, Bawaslu harus mengambil sikap tegas dan melakukan evaluasi terhadap safari politik mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Evaluasi tersebut harus dilakukan secara substantif, bukan sekedar evaluasi prosedural-administratif.

Baca Juga: Bawaslu Nilai Anies Baswedan Tak Etis Meski Batalkan Laporan Kampanye 'Prematur': Harusnya Tahan Diri

"Memang aturan kampanye berlaku bagi calon presiden yang sudah terdaftar resmi di KPU, tetapi hal itu tidak membatasi yurisdiksi dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh," ujarnya.

Boni menilai, Anies telah mencuri start dengan melakukan kampanye secara terbuka dan agresif. Hal tersebut berpotensi menciptakan pembelahan politik yang dini di masyarakat.

"Kecemasan terbesar kita adalah terjadinya konflik horizontal antara pendukung AB dan yang bukan pendukung," katanya.

Selain Bawaslu lain kata dia, Partai Nasdem juga harus bijaksana dengan menertibkan calon presidennya yang bakal diusung.

Baca Juga: Bawaslu Tolak Laporan Dugaan Anies Baswedan Curi Start Kampanye di Aceh

"Salah satu tugas pokok partai politik adalah mengupayakan pencegahan konflik di tengah masyarakat. Menurutnya Nasdem perlu merefleksikan tugas pokok itu," katanya.

Sebelumnya, Bawaslu RI menilai safari politik Anies Baswedan tidak etis karena mencuri start kampanye Pemilu 2024.

Namun demikian Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran dalam safari politik yang dilakulan Anies.

"Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung, dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," kata Anggota Bawaslu RI, Puadi di Jakarta, Kamis 15 Desember 2022.***