PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa salah satu faktor kerawanan pada Pemilu dan Pilkada juga terkait dengan hoaks, politik identitas dan politik SARA.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) selalu berhati-hati dalam hal tersebut. Tak hanya itu saja, Bawaslu juga diminta untuk segera memperingatkan pihak yang melakukan pelanggaran.

"Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini, ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa," katanya, dikutip pada Minggu, 18 Desember 2022.

Baca Juga: Taubat dari Kasus KDRT, Rizky BIllar Janji Lindungi Istri dan Anak: Insya Allah

"Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam, jadi hati-hati kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan, enggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil, pasti grogi," ujarnya.

Menurut keterangan Jokowi, Bawaslu memiliki peran yang penting untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu tersebut.

"Untuk menjaga integritas pemilu, pengawasan harus di semua tahapan pemilu. Seluruh prosesnya harus diawasi dengan sangat cermat, ditangani dengan sangat hati-hati, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas," ucapnya.

Baca Juga: Sejarah Dimsum, Camilan nan Lezat dari Negeri Tirai Bambu

Dalam kesempatan yang sama, orang nomor satu di Indonesia itu juga menilai bahwa media sosial terkadang menjadi pemicu persoalan terkait dengan isu politik identitas saat berlangsungnya Pemilu dan Pilkada yang kemudian berlanjut di lingkungan masyarakat.

Jokowi pun mengingatkan akan bahaya isu politik identitas yang memanas saat gelaran Pemilu dan Pilkada yang biasanya berawal dari media sosial tersebut.

"Problemnya sering dimulai dari medsos, ngipas-ngipasi dimulai dari situ, nanti lapangannya 'kan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos," tuturnya.

Baca Juga: Fakta dan Statistik Menarik Argentina Sepanjang Sejarah Piala Dunia, Berpotensi Jadi Juara Setelah 36 tahun

Selain itu, Jokowi menyebutkan bahwa politik uang juga rawan terjadi saat Pemilu dan Pilkada. Oleh karenanya, ia meminta agar Bawaslu ikut melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi praktik politik uang tersebut.

"Politik uang ini sudah menjadi penyakit di setiap pemilu. Kalo ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut Pilkada, Pemilihan Walikota dua kali, pemilihan Gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan Presiden dua kali. Jadi kalo ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada," katanya.

"Yang terkena sanksi juga sedikit. Ini ada gap. Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang, karena jika dibiarkan berlama-lama, ini akan mengganggu demokrasi kita. Demokrasi Indonesia," ujarnya.

Jokowi pun meminta agar Bawaslu juga memperketat aturan terhadap praktik politik uang, terlebih mengenai sanksi. Aturan dan sanksi tersebut juga harus disosialisasikan kepada masyarakat.***