Wacana presiden 3 periode dan penundaan pemilu kembali digulirkan oleh para Elite.

Mengenai hal ini, Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai banyak pejabat yang tidak siap kehilangan jabatan apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi menjadi presiden.

“Oleh sebab itu, mereka akan mati-matian mempertahankan agar jabatannya tidak hilang,” ujar Ujang dilasnir dari GenPI.co, Jumat (16/12).

Baca Juga: Kecurigaan Gatot Nurmantyo Nggak Main-main Soal Jokowi Tiga Periode: Ada Orang Dekat Presiden yang Jadi Pengkhianat!

Ia menilai sekenario perpanjangan masa jabatan presiden merupakan upaya agar jabatan tersebut tidak hilang.

“Dengan demikian, mereka akan tetap dihargai oleh rakyat. Biasanya hal itu disebut dengan post power syndrome,” tuturnya.

Meski demikian, Ujang menilai tidak ada hal yang baik selain kepentingan politik pribadi dari menyuarakan soal perpanjangan masa jabatan presiden.

“Mereka tidak ingin kehilangan jabatan atau kekuasaan meskipun harus melanggar konstitusi atau cara lainnya,” kata dia.

Dirinya juga menduga para pejabat yang ketakutan tersebut akan melakukan cara-cara ekstrem meskipun harus mendegradasi demokrasi.

Seperti diketahui, sebelumnya sudah ada beberapa menteri dan ketua umum partai politik yang menyerukan agar Pemilu 2024 diundur dengan berbagai alasan.

Di antaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Martitim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Baca Juga: Partai Ummat Tak Lolos Jadi Peserta Pemilu, Amien Rais Nggak Main-main Sampai Singgung Rezim: Kalau Tidak Senang Dibasmi!

Selain itu, ada juga Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Baru-baru ini, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPR La Nyalla Mattaliti juga menyuarakan soal pengunduran jadwal Pemilu 2024.

Baca Juga: Hasto PDIP Dukung Pemberian Sanksi ke Anies Baswedan: Ini Tindakan yang Kurang Etis

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan GenPI. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI.