Malang (beritajatim.com) – Gaduh pemasangan spanduk bertuliskan ‘Malang Tolerant City Not Halal City’ terpasang di sejumlah titik. Diantaranya di Balai Kota Malang, Gedung DPRD Kota Malang, dan Bundaran Alun-alun Tugu. Namun belakangan spanduk itu sudah hilang.

Ditengarai pemasangan sejumlah spanduk ini sebagai nada protes atas pernyataan Wali Kota Malang, Sutiaji soal Malang Halal. PDI Perjuangan melalui Wakil Ketua Fraksi di DPRD setempat Harvad Kurniawan mengkritik keras Sutiaji.

“Wacana halal city yang dilontarkan oleh wali kota menjadi bukti wali kota Malang gagal paham sejarah dan hukum,” kata Harvad, Kamis, (17/2/2022).

“Wali kota Malang juga lupa bahwa Kota Malang sama sekali belum memiliki regulasi (perda) yang bercorak halal city. Kalau pun Wali Kota Malang akan mengusulkan perda tersebut maka saya di garda terdepan yang akan menolak selaku wakil ketua Bapemperda dan selaku Wakil Ketua fraksi PDI Perjuangan,” imbuhnya.

Harvad menyebut sejauh ini Kota Malang adalah kota yang kondusif dalam menjalankan toleransi kehidupan bermasyarakat. Selama ini Kota Malang diklaim sebagai salah satu kota di Indonesia yang selalu menjunjung pluralisme.

Wali Kota Malang, Sutiaji enggan menanggapi polemik ini. Menurutnya, Malang Halal ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang. Dalam mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat. Ada 6 program andalan yakni Malang City Heritage, Malang 4.0, Malang Creative, Malang Halal, Malang Services dan Malang Nyaman.

“Itu semua (Malang Halal) ada di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” tandas Sutiaji. (luc/kun)