Politik identitas adalah alat yang dapat memecah belah keutuhan Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sentralnya peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam tahapan Pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Sebab, lembaga yang dipimpin Rahmat Bagja itu menjadi pengawas demi hadirnya pesta demokrasi yang berintegritas.

Tak segan, dia menyebut, Bawaslu sebagai lembaga yang ditakuti dan disegani oleh peserta peserta pemilihan legislasi (Pileg), pemilihan kepala daerah (Pilkada), dan pemilihan presiden (Pilpres). Bahkan dulu, Jokowi mengaku grogi ketika menerima panggilan dari Bawaslu Jakarta.

"Artinya Bapak/Ibu (Bawaslu) semua ini ditakuti, disegani peserta pemilu, siapapun lah. Capres, cawapres, cagub, cawagub semuanya kalau Bapak/Ibu panggil itu percaya saya, grogi, apalagi diberitahu ini peringatan terakhir Pak cagub, ini peringatan terakhir Pak capres, ngeri semuanya," ujar Jokowi dalam pidatonya di acara Konsolidasi Nasional Bawaslu, Sabtu (17/12).

Harapannya, Bawaslu tidak hanya berhenti pada level pengawasan teknis pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 saja. Lembaga tersebut juga harus memiliki indeks kerawanan pemilu yang merupakan hasil pemetaan potensi pelanggaran.

"Salah satu faktor kerawanan dari pemilu-pemilu, pilkada-pilkada itu soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks. Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati, kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam, jadi hati-hati," ujar Jokowi.

"Kalau ada percikan kecil mengenai ini (politik identitas), segera diperingatkan, tidak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil, pasti grogi," sambungnya menegaskan.

Indonesia jelang menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024, jelas Jokowi, tak bisa santai dalam menghadapi politik identitas. Tegasnya, politik identitas adalah alat yang dapat memecah belah keutuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Pemilu dan Pilkada 2024 sendiri akan menjadi pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kualitas pemilu tersebut merupakan fondasi politik dalam demokrasi untuk memilih wakilnya di tingkat eksekutif dan legislatif.

"Saya ingin mengingatkan dalam proses demokrasi kepercayaan adalah kunci, kepercayaan adalah kunci, penyelenggaraan pemilu yang terpercaya akan membuahkan legitimasi yang kuat. Ibarat pertandingan bola, semua akan menerima dan mengakui hasil pertandingan," ujar mantan wali kota Solo itu.