MerahPutih.com - Isu wacana jabatan presiden tiga periode kembali diembuskan oleh sejumlah pihak.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta para elite politik berhenti untuk mengembuskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Baca Juga

Usai Jabat Presiden, Negara Siapkan Rumah untuk Jokowi di Colomadu Karanganyar

"Sebaiknya para elite tidak perlu mewacanakan berbagai kemungkinan atau skenario perpanjangan masa jabatan Presiden atau Presiden tiga periode," kata Mu'ti dalam akun Twitternya @Abe_Mukti, Sabtu (17/12).

Mu'ti menegaskan ketentuan UUD 1945 tentang masa jabatan Presiden sudah jelas mengatur hanya dua periode. Karenanya, sudah tidak perlu ada tafsir ulang, perubahan, atau penambahan pasal UUD 1945.

Ia juga menekankan Presiden Joko Widodo sendiri sudah menegaskan tidak ingin memperpanjang masa jabatannya lagi.

"Atau menjabat tiga periode," kata dia.

Baca Juga

Gibran Ungkap Kota Solo akan Dapat Dana dari Presiden UEA

Melihat itu, Mu'ti meminta para elite yang memegang jabatan di lembaga negara harus menjadi contoh melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten.

"Mereka hendaknya bersikap arif-bijaksana dan mengutamakan kepentingan serta kemaslahatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kekuasaan," kata Mu'ti.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kembali mendengungkan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi saat menjadi penanggap survei Poltracking pada Kamis (9/12) kemarin.

Menurut Bamsoet, kepuasan yang tinggi terhadap kinerja Jokowi dalam survei itu berkorelasi pada keinginan masyarakat untuk Jokowi kembali memimpin dan Pemilu 2024 patut ditunda karena adanya pandemi dan bencana alam. (Knu)

Baca Juga

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Bertolak ke Tanah Air