PIKIRAN RAKYAT – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah pesan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Jokowi mengatakan agar Bawaslu selalu berhati-hati terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 tersebut yang akan menjadi pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya di acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022.

"Dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, ini akan menjadi yang sangat besar. Hati-hati mengenai ini dan mungkin yang terberat. Hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar dengan rentang pemilihan yang luas," katanya, dikutip pada Minggu, 18 Desember 2022.

Baca Juga: Bawaslu akan Bentuk Satgas Gabungan Awasi Konten Medsos, Redam Hoaks dan Kampanye Gelap jelang Pemilu 2024

Menurut Jokowi, Bawaslu memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu tersebut. Tak hanya itu, Bawaslu juga menempati posisi sentral untuk membangun Pemilu yang berkualitas.

"Untuk menjaga integritas pemilu, pengawasan harus di semua tahapan pemilu. Seluruh prosesnya harus diawasi dengan sangat cermat, ditangani dengan sangat hati-hati, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas," ujarnya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan agar proses penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) juga tak boleh luput dari pengawasan. Pasalnya, hal tersebut terkadang menjadi persoalan dalam pelaksanaan Pemilu.

Baca Juga: Tak Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024, Partai Ummat Besutan Amien Rais Gugat KPU ke Bawaslu

"Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja laporkan kepada saya karena urusan DPT ini sangat krusial. Dari tahun ke tahun selalu ini terus yang menjadi bahan dan sangat memengaruhi trust, memengaruhi kepercayaan masyarakat kita," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta agar Bawaslu memetakan soal potensi terjadinya pelanggaran dalam Pemilu dan Pilkada 2024.

Presiden RI itu mengatakan bahwa Bawaslu harus fokus dalam melakukan upaya pencegahan dan tidak bekerja saat terjadi pelanggaran saja, terlebih hanya menunggu aduan masyarakat.

Baca Juga: Tantangan Baru Parpol di Pemilu 2024, Harus Ciptakan Iklim Politik Indonesia yang Lebih Sehat

"Bawaslu di kabupaten/kota memetakan, Bawaslu di kecamatan memetakan, semuanya akan lebih memudahkan. Perhatikan satu per satu setiap kemungkinan, jangan sampai ada yang terlewat. Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang-panting," tuturnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menjelaskan bahwa salah satu faktor kerawanan pada Pemilu dan Pilkada juga terkait dengan hoaks, politik identitas dan politik SARA.

"Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini, ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa," katanya.***