Jokowi pun juga meminta Bawaslu segera melaporkan ke dirinya apabila ada pihak-pihak yang menghambat proses penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024.

Pasalnya, kata Jokowi, DPT selalu menjadi polemik setiap penyelengaraan Pemilu.

"Oleh sebab itu, saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras mengawasi proses penyusunan DPT ini. Kalau ada yang menghambat. Apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif. Nanti Pak Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu) laporkan ke saya," kata Jokowi dalam Konsolidasi Nasional Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).

Dia menyampaikan bahwa DPT merupakan masalah krusial di setiap Pemilu. Pasalnya, DPT kerap menjadi bahan untuk menuding ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu.

"Dari tahun ke tahun selalu (DPT) ini terus yang menjadi bahan dan sangat mempengaruhi trust, mempengaruhi kepercayaan masyarakat kita," ujarnya.

Jokowi menyadari bahwa Indonesia sangat lemah apabila terkait masalah data. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang sangat panjang dan beragam.

"Untuk itu, Bawaslu harus selalu hadir untuk memastikan proses pemilu bebas dan rahasia serta jujur dan adil," ucap Jokowi.