JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, daftar pemilih tetap (DPT) selalu menjadi polemik dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada.

Jokowi menyebutkan, DPT menjadi bahan untuk seseorang menuding bahwa telah terjadi kecurangan.

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberi sambutan dalam acara Konsolidasi Nasional 2024 yang diselenggarakan Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).

"Ini misalnya soal daftar pemilih tetap (DPT). Tiap pemilu, selalu menjadi polemik, selalu jadi bahan untuk menuding ada kecurangan, selalu diulang-ulang," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Saya Sampaikan Apa Adanya, Politik Uang Masih Ada

Jokowi mengatakan, Bawaslu harus benar-benar bekerja keras dalam mengawasi penyusunan DPT.

Bahkan, Jokowi meminta Bawaslu melapor kepada dirinya apabila ada pihak pemerintah yang menghambat penyusunan DPT.

"Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah, yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu), laporkan ke saya," tutur Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Pemilu itu Seringnya Panas karena Dikipasi Medsos

Jokowi menekankan, urusan DPT sangat krusial dari tahun ke tahun. Menurut dia, Indonesia paling lemah terkait urusan data.

"(DPT) sangat mempengaruhi trust, kepercayaan masyarakat kita. Yang namanya data ini kita ini paling lemah di urusan data, karena memang geografis kita rentangnya sangat panjang dan beragam," jelas Jokowi.

"Untuk itu, Bawaslu sekali lagi harus selalu hadir untuk memastikan proses pemilu yang bebas dan rahasia, serta jujur dan adil," imbuh dia.