Wakil Ketua Komisi IV Rusdi Masse Mappasessu berpendapat stok beras aman ini tidak lepas dari kinerja Kementerian Pertanian.

RAKYATKU.COM -- Komisi IV DPR bersama Kementerian Pertanian(Kementan), Bappanas, Bulog dan ID Food, melakukan cek ketersediaan beras di Gudang Bulog Lampa Kabupaten Pinrang.

Hasil pengecekan kondisi stok beras dari data Bulog Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) sebesar 119.916 ton (per 15 des 2022) aman dan cukup hingga tahun depan.

Wakil Ketua Komisi IV Rusdi Masse Mappasessu berpendapat stok beras aman ini tidak lepas dari kinerja Kementerian Pertanian.

Baca Juga : Litbang Kementan Bertransformasi Jadi BSIP, Mentan SYL Yakin Pertanian Makin Maju, Mandiri dan Modern

Sebagai sentra padi nasional Sulsel memang membutuhkan support yang cukup seperti alsintan, pupuk, dan yang terutama Jalan Usaha Pertanian (JUT) dan Jaringan Irigasi Pertanian (JIT).

Khusus program JUT dan JIT , Rusdi meminta Kementan untuk kembali mengalokasikan ke daerah yang belum mendapatkan, karena terbukti meningkatkan produksi padi di wilayahnya.

Kedepan Rusdi berharap sinergi antara lembaga Kementan dan Bulog khususnya wilayah Sulselbar dapat lebih ditingkat lagi. Sehingga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog dapat terlaksana dengan baik.

Baca Juga : Kementan Gandeng Koperasi dan TTI Pasarkan Beras Petani ke 6 Titik Wilayah Jakarta

Tanggapan lain dari Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Kinerja Bulog saat ini. "Bulog yang diharapkan sebagai penyangga dan mitra petani, justru bulog yang merekomendasikan impor," ucapnya.

Suhardi secara blak-blakan menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan beras di Bulog lah penyebab penggilingan lebih memilih menjual berasnya ke pasar. Ini mengakibatkan Bulog kehilangan stok dari mitra. Dia berharap Bulog dapat memperbaiki dan dan mengevaluasi terkait mekanisme tersebut.

Selain perihal penyerapan yang rendah, Anggota Komisi IV DPR RI Salim Fakri menyoroti kasus hilangnya beras bulog 500 ton di gudang Pinrang. Salim meminta Dewan Direksi Bulog untuk memberi sanksi tegas.

Baca Juga : Genta Organik, Upaya Kementan Kampanyekan Pemupukan Berimbang

Senada, Alien Mus dari Fraksi partai Golkar ikut menyoroti terkait beras bulog yang hilang.

"Masalah ini sangat luar biasa jangan sampai terjadi hal yang sama di daerah lain dan ini perlu dievaluasi," kata Alien.

Andi Akmal Pasluddin dari fraksi PKS dapil Sulsel 2 mengapresiasi kinerja Kementan. Dia berpendapat surplus beras dan dibuktikan oleh surplusnya pengadaan beras bulog Sulselbar.

Baca Juga : Mentan SYL Terima Penghargaan Anugerah Meritokrasi 2022

Andi Akmal meminta Kementan untuk terus meningkatkan dukungan seperti pupuk dan alsintan.

Direktur Human Capital Bulog Purnomo Sinar Hadi menjelaskan jika bicara capaian pengadaan nasional memang bulog hanya mencapai 59% sebesar 981 ribu ton dari target 1,6 juta ton.

Tetapi untuk Kantor Wilayah (Kanwil) Sulselbar saat ini berhasil melampaui target sebesar 264,3 ribu ton dan realisasi sebesar 277 ribu ton, peringkat 2 setelah Provinsi Bali yang mampu melewati target.

Baca Juga : Hitung Produksi Beras, BPS: KSA Metode Terbaik yang Dimiliki Indonesia

Purnomo menambahkan kendala dalam permasalahan penyerapan dalam negeri adalah permintaan dalam negeri yang meningkat dalam 3 tahun akibat pandemik Covid-19.

Periode panen yang mundur dan tidak seragam antardaerah juga membuat kenaikan beras di pasaran lebih tinggi dibandingkan harga pembelian pemerintah (HPP).

Ditempat yang sama Suwandi Direktur Jenderal Tanaman Pangan memaparkan bahwa Sulsel sebagai peringkat 4 sentra padi Nasional berdasarkan data BPS.

Baca Juga : Hitung Produksi Beras, BPS: KSA Metode Terbaik yang Dimiliki Indonesia

Sehingga Suwandi tidak ragu terkait stok beras diwilayah ini bahkan mampu mensuplai wilayah lain seperti Kalimantan NTT dan Papua.

Menanggapi perbedaan data stok beras yang terjadi Suwandi menanggapi bahwa selama ini Kementan selalu menggunakan rilis data resmi BPS tidak menggunakan data lain.

"Kami selalu menggunakan data BPS dalam menentukan kebijakan karena itu sesuai amanat undang-undang," ucap Suwandi pada pewarta.

Baca Juga : Hitung Produksi Beras, BPS: KSA Metode Terbaik yang Dimiliki Indonesia

Untuk Tahun 2023 Suwandi berharap Bappanas dan Kemendag dapat mengevaluasi harga pembelian pemerintah (HPP) sehingga Bulog mampu menyerap saat panen raya Maret-Mei 2023.