Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Anggota DPD/MPR RI Abdul Rachman Thaha mengapresiasi upaya penindakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang menjerat oknum penyelenggara negara. Senator asal Sulteng tersebut menilai, keberadaan KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi masih dibutuhkan, karena korupsi masih marajalela. 

"Indikasi terhadap korupsi ini masih saja marajalela. Tentunya dengan kinerja-kinerja KPK ini, memperlihatkan sampai menit ini, ruang daripada penyelenggara negara hari ini  melakukan korupsi itu masih ada, seperti sudah berbudaya. Karena ruang-ruang itu ada, kehadiran KPK itu kita harapkan sebagai pemberantasan korupsi," kata ART, sapaan akrabnya kepada Radio Elshinta, Sabtu (17/12). 

ART juga mendorong KPK untuk memperkuat fungsi-fungsi pencegahan korupsi dan mencontoh Kejaksaan Agung, dalam  pengembalian kerugian keuangan negara. 

"Perbuatan pidana (korupsi itu) tidak melihat nilai, tetapi perbuatan itu melanggar hukum. kedepan kita perlu juga bagaimana mengatur regulasinya lebih baik. Bukan kita membandingkan. Kita lihat Kejaksaan Agung memberikan kontribusi penyelamatan keuangan negara Triliunan, itulah fungsi KPK melakukan OTT, KPK hadir untuk melakuan pencegahan penyimpangan oleh penyelenggara negara hari ini," ujarnya.

Lebih lanjut, ART mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh seluruh penegak hukum, baik KPK, Kejagung, maupun Polri. Menurut ART, kerja-kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi juga harus diperkuat oleh dukungan anggaran, yang dapat dipertanggungjawabkan. 

"Dukungan anggaran terhadap KPK sudah cukup untuk melakukan pencegahan korupsi melalui diskusi, memberikan informasi-informasi. Tentunya harus seimbang apa yang telah diberikan negara, harus ada income dari yang dilakukan KPK. Seperti Kejaksaan hari ini tentunya kita melihat apa yang dilakukan, saya melihat anggaran untuk Kejagung masih minim. Tentu menjadi perhatian untuk memberikan support anggaran. Kalo kita melihat kinerja Kejaksaan dalam hal penyelamatan keuangan negara itu sangat luar biasa, itu triliunan, ada Jiwasraya, Asabri, banyak yang sudah dibongkar. Tentunya ini menjadi perhatian mendapatkan dukungan anggaran maksimal, sehingga kinerjanya semangat para jaksa di pusat maupun daerah," paparnya. 

Diberitakan sebelumnya, KPK melakuan OTT terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur berinisial STS dan 3 orang lainya,  terkait dugaan suap pengurusan alokasi dana hibah. KPK juga mengamankan uang miliaran rupiah.