JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Wakil Bupati Morowali Utara Djira Kendjo pada kasus dugaan korupsi pengadaan terkait pembangunan kantor DPRD di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Kamis (15/12).

KPK menyebut, tim penyidik mengonfirmasi Djira Kendjo soal pengembalian uang dari proyek pembangunan gedung DPRD Morowali Utara oleh pihak yang terkait dengan perkara itu kepada Pemkab Morowali Utara.

Selain menanyakan hal itu kepada Djira, penyidik KPK juga menelusurinya lewat Kepala BPKAD Kabupaten Morowali Utara Masjudin Sudin. Baik Djira Kendjo maupun Masjudin Sudin diperiksa kapasitasnya sebagai saksi.

”Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan pengembalian sejumlah uang dari proyek pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara oleh pihak yang terkait dengan perkara ini pada pihak Pemda Kabupaten Morowali Utara,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Sabtu (17/12).

Terkait uang tersebut, KPK berharap agar pihak-pihak yang mengetahui untuk bersikap kooperatif dan mendukung proses penyidikan perkara itu. Memberikan akses bagi tim penyidik guna menelusuri keterkaitannya dalam pembangunan gedung DPRD Kabupaten Morowali Utara.

Sementara itu, Wakil Bupati Morowali Utara Djira Kendjo begitu selesai diperiksa pun membenarkan ditanya KPK ikhwal pengembalian sejumlah uang.

”Ya mungkin ditanya langsung, saya kan waktu itu ditanya masalah pengembalian uang Rp 8 miliar lebih. Saya kan balik, uang ada di kas daerah sekarang. Kepala keuangan ini, pastikan ada,” ucap Djira di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12).

Tim penyidik KPK seharusnya juga memeriksa Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi berbarengan dengan Djira. Namun, Delis pada Kamis (15/12) tidak hadir. ”Saksi tidak hadir dan memberi konfirmasi untuk dilakukan penjadwalan ulang,” ucap Ali.

KPK sebelumnya menyatakan sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan terkait pembangunan kantor DPRD di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Perkara itu sebelumnya ditangani tim penyidik Polda Sulawesi Tengah.

Proses pengumpulan alat bukti saat ini terus dilakukan. Di antaranya dengan memanggil dan memeriksa berbagai pihak sebagai saksi bertempat di Polda Sulawesi Tengah.

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Muhammad Ridwan