tirto.id - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief membela bakal calon presiden Anies Baswedan yang melakukan safari politik. Menurutnya tuduhan Bawaslu kepada Anies Baswedan tidak tepat bila dianggap mencuri start dalam proses kampanye Pilpres 2024.

Bahkan, menurut Andi Arief, orang pertama yang harus disalahkan terkait kode etik kampanye bukanlah Anies Baswedan, namun Presiden Joko Widodo. Jokowi kerap mempromosikan sejumlah nama dari Ganjar Pranowo hingga Prabowo Subianto.

"Kalau secara etik ingin dipermasalahkan, orang pertama yang harus ditegur adalah Pak Jokowi karena Pak Jokowi bolak-balik mengendorse Pak Ganjar, mengendorse Pak Airlangga, mengendorse Pak Prabowo," kata Andi Arief dalam pesan singkat pada Sabtu (17/12/2022).

Andi mengungkapkan persoalan etik dalam kampanye politik adalah suatu hal yang sulit dilakukan. Oleh karenanya, Andi Arief meminta penyelenggara pemilu berdiri di tengah dan bersikap adil.

"Susah kan kalau mengadili etik. Apalagi ini politik yang ada aturannya rigid sehingga KPU harus hadir di tengah-tengah," kata dia.

Menurut Andi, KPU dan Bawaslu akan kesulitan menghalangi proses kampanye politik yang disebut Andi Arief lahir dari keinginan rakyat.

"Semisal ada kehendak rakyat untuk mencalonkan seseorang jadi capres atau cawapres," ujarnya.

Andi Arief menegaskan bila Anies Baswedan terkena sanksi karena curi start dalam proses kampanye politik, dia juga meminta KPU dan Bawaslu ikut menindak lembaga survei. Menurutnya lembaga survei ikut berkampanye politik sejak dini.

"Selain itu juga lembaga survei yang saat ini sudah mengendorse sejak awal capres dan cawapres. Apakah secara etik sudah diatur atau belum?" tanya dia.