Willy Aditya mengatakan bahwa apa yang dilakukan NasDem dan Anies Baswedan bukan kampanye.

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Bawaslu RI menyebut safari politik yang dilakukan Anies Baswedan kurang etis karena terkesan mencuri start kampanye. Bawaslu menilai aktivitas yang dilakukan Anies seperti kampanye terselubung.

Ketua DPP NasDem, Willy Aditya, mengatakan bahwa apa yang dilakukan partainya dan Anies Baswedan bukan kampanye.

"Yang dilakukan oleh Anies dan NasDem selama ini bukan kampanye. Kita hanya melakukan perkenalan saja," kata Willy dalam keterangannya, Jumat (16/12).

Tanggapi Ruhut yang 'Serang' Anies Baswedan, NasDem: Lebih Baik Narasinya Seputar Gagasan

Willy menyebut dengan luasnya Indonesia maka perkenalan harus dilakukan dalam jangan waktu yang panjang. Menurutnya, jika perkenalan sosok capres dilakukan dalam jangka waktu yang pendek seperti membeli kucing dalam karung.

"Indonesia ini sangat luas kalau perkenalan hanya dilakukan dalam jangka waktu yang pendek tentu kita kembali membeli kucing dalam karung yang tidak memiliki informasi yang memadai tentang siapa yang akan memimpin kita," katanya.

Willy heran bagaimana bisa Anies Baswedan dinilai mencuri start kampanye. Willy mengatakan bahwa NasDem ingin memberikan pendidikan politik ke masyarakat.

"Start-nya belum ada apanya yang dicuri, ibarat kata nih, kick off aja belum, gimana ada pelanggaran," ujarnya.

"Jadi yang dilakukan ini adalah pendidikan politik oleh NasDem kepada publik, di mana dalam setiap silaturahim Mas Anies dan NasDem melakukan dialog dengan banyak orang, kelompok dan golongan untuk berdialog tentang apa yang menjadi aspirasi dan bagaimana mencari solusinya," katanya.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI, Puadi, menilai bahwa kegiatan safari politik Anies Baswedan kurang etis karena melakukan aktivitas kampanye terselubung.

"Walaupun laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiil, namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung, dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon Presiden," kata Puadi di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (15/12).