Jakarta - Kementerian Agama telah menerima aset rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa lahan seluas 1.596 m2 yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan layanan masyarakat.

Aset rampasan yang berupa lahan ini yang diterima Kementerian Agama ini menjadi kali ketiga setelah pada April 2021 menerima aset rampasan berupa lahan seluas 20.046 m2 di Bangkalan, Madura. Kemudian pada November 2021, Kemenag menerima lagi lahan seluas 3.262 m2 di Kota Madiun, Jawa Timur.

Walaupun sudah menerima sebanyak tiga kali, Wakil Menteri Agama Zainut berharap serah terima aset ini bukan untuk yang terakhir. Sebab, Kemenag masih membutuhkan banyak lahan untuk digunakan sebagai tempat layanan di bidang agama dan pendidikan keagamaan.

Dalam catatan Kementerian Agama, terdapat 1.043 KUA yang belum mempunyai lahan. Padahal, kata dia, KUA adalah ujung tombak pelayanan terhadap umat. Dengan penyerahan aset rampasan, lahan tersebut akan dibangun KUA.

"Banyak juga gedung pendidikan yang lahannya berada di tanah pemda dan wakaf, sehingga menyulitkan kami dalam mengalokasikan anggaran perbaikan atau rehabilitasi," kata dia.

Ia menegaskan bahwa Kemenag berkomitmen mendukung langkah KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi demi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).

"Kementerian Agama ingin menjadi teladan dalam tata kelola kementerian yang baik, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan gratifikasi," kata Wamenag Zainut. (ant/ade)