JawaPos.com – Pemerintah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mendorong untuk mempercepat kemiskinan ekstrem. Program penghapusan kemiskinan ekstrem ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

TNP2K bersama Indonesia Bureau of Economic Research (IBER) bersama akademisi dari berbagai kampus membahas program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

“Forum ini merupakan bagian dari komitmen TNP2K untuk menyediakan wadah kolaborasi antara pemerintah dan pelaku non-pemerintah, dalam hal ini adalah pihak akademisi untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem,” kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga Hadi dalam keterangannya, Jumat (16/12).

Suprayoga menerangkan, penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan komitmen Pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang terbit pada Juni 2022 lalu.

Karena itu, Suprayoga berharap pemerintah melalui ini dapat memicu peningkatan penelitian penghapusan kemiskinan ektrem yang ditargetkan menyentuh angka 0 persen pada 2024.

“Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K selalu menyatakan di beberapa kesempatan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem ini harus dilakukan melalui upaya kolaborasi, sinergi, juga konvergensi yang melibatkan berbagai pihak yang kita kenal dengan nama penta helix,” ujar Suprayoga.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Sabina dari Oxford University mengungkapkan, Indonesia dinilai sebagai negara yang berhasil mengangkat 8 juta penduduk Indonesia dari garis kemiskinan dalam rentang waktu yang cukup singkat, yakni 5 tahun.

“Sejumlah indikator kemiskinan multidimensi (MPI) di antaranya kebutuhan atas kecukupan nutrisi, pemenuhan pendidikan dasar, akses listrik hingga sanitasi menunjukan penurunan yang signifikan. Ini membuat Indonesia menjadi negara kedua tercepat setelah Cina yang berhasil menurunkan banyak indikator kemiskinan multidimensi,” tambahnya.

Atas keberhasilan tersebut, sejumlah akademisi dalam negeri sepakat bahwa perlu ada peningkatan kapasitas dan wewenang dari TNP2K, apalagi dengan target tenggat waktu penghapusan kemiskinan ekstrem yang tersisa dua tahun.

Sementara itu, Abdik Hasan akademisi UI mengusulkan, perlu dipertimbangkan agar kedudukan TNP2K menjadi lembaga setingkat kementerian di bawah koordinasi langsung Presiden melalui payung hukum Peraturan Pemerintah.

“Dengan mendudukkan TNP2K sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Presiden, diharapkan membuat lembaga ini memiliki wewenang yang lebih kuat dalam sinkronisasi, koordinasi, dan optimalisasi program pengentasan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan