Yogyakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan tidak lolosnya Partai Ummat sesuai hasil verifikasi KPU untuk Pemilu 2024 lantaran ketidakkompakan pengurus dalam melakukan konsolidasi, bukan karena intervensi pemerintah.

Ditemui sebelum mengisi acara di Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (15/12), Hasto berkata Partai Ummat tidak lolos ikut verifikasi KPU karena antara Amien Rais dan Zulkifli Hasan tidak kompak.

"Ini yang membuat Amien memutuskan keluar dari Partai Amanah Nasional (PAN) dan membuat partai baru,” kata Hasto yang menghadiri acara Sunan Kalijaga Seminar Series (Suka Semar) ke-5.

Di acara tersebut Hasto menyampaikan pidato ilmiah berjudul ‘Pemikiran Geopolitik dan Api Islam Bung Karno’.

Menurut Hasto, PAN lahir saat reformasi, namun Amien justru meninggalkan partai yang dibentuknya tersebut.

“Atas dasar ketidakkompakan itu, akhirnya ketidaklolosan verifikasi KPU dialamatkan ke pemerintah. Tuduhan ini tidak benar. Pemerintah tidak ada upaya-upaya ke sana. Itu tidak benar. Buktinya yang lain lolos,” lanjutnya.

Hasto memastikan PDIP tidak turut campur urusan internal partai. Namun dirinya menyesalkan Amien yang menuduh pemerintah berada di belakang tidaklolosnya Partai Ummat.

Hasto juga menjelaskan soal nomor peserta pemilu PDIP yang tetap nomor 3 dan tak ikut undian seperti kebanyakan partai lain. Menurutnya, PDIP sudah mantap dengan nomor 3. Selain efisien karena tidak mengubah bendera atau simbol-simbol partai, hal ini akan memudahkan pemilih mengingat logo dan nomor partai.

“Nomor 3 itu kan salam perjuangan mental yang sudah melekat di hati rakyat. Bagi PDIP, nomor 3 itu merupakan trisakti semangat gotong royong yang merupakan saripati Pancasila,” jelasnya.

Sebelumnya KPU memutuskan Partai Ummat tak lolos jadi peserta Pemilu 2024 setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual di Provinsi NTT dan Sulawesi Utara.

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyebut bahwa tak lolosnya Partai Ummat karena intervensi pemerintah. Selama ini, kata Amien, Partai Ummat kerap kritis terhadap kebijakan pemerintah.

65