Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Wakil Bupati Morowali Utara Djira Kendjo memberikan informasi soal adanya pengembalian uang dalam pembangunan gedung DPRD di wilayahnya. Pendalaman juga dilakukan dengan memeriksa Kepala BPKAD Morowali Utara Masjudin Sudin.
 
"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan pengembalian sejumlah uang dari proyek pembangunan Gedung DPRD Morowali Utara oleh pihak yang terkait dengan perkara ini pada pihak Pemda Kabupaten Morowali Utara," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 16 Desember 2022.
 
Ali enggan memerinci lebih lanjut total uangnya. KPK berharap diberikan akses untuk mendalami aliran dana dari uang yang dikembalikan itu ke depannya.

-?

- - - -
"Pihak-pihak yang mengetahuinya untuk dapat bersikap kooperatif dan mendukung proses penyidikan perkara ini dengan memberikan akses bagi tim penyidik guna menelusuri keterkaitannya dalam pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Morowali Utara," ucap Ali.
 
Sebelumnya, Djira Kendjo untuk mendalami kasus dugaan rasuah dalam pembangunan Gedung DPRD tahap satu di wilayahnya. Dia ditanya soal pengembalian uang miliaran rupiah.
 
"Saya kan waktu itu ditanya masalah pengembalian uang. (Totalnya) Rp8 miliar lebih," kata Djira di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Desember 2022.
Djira tidak memerinci lebih lanjut asal-usul uang itu. Dia menyebut dana itu ada di kas daerah.
 
KPK membuka penyidikan baru. Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pembangunan Kantor DPRD Morowali Utara.
 
Sejumlah pihak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lembaga Antikorupsi ogah membeberkan identitas tersangka sampai penahanan dilakukan.
 

(LDS)