JawaPos.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons cepat program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membentuk 29 Desa Antikorupsi. Sebelumnya, KPK juga telah menobatkan Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang dengan predikat terbaik Desa Antikorupsi tingkat nasional.

Kick Off Desa Antikorupsi dilakukan Ganjar di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Kamis (15/12).

Sebanyak 29 Desa Antikorupsi yang dibentuk Ganjar itu tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Yakni Desa Sijenggung, Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, Semayu, Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani.

Kemudian Desa Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru, dan Tanurejo.

Ganjar mengatakan, desa-desa tersebut memiliki komitmen kuat untuk mendukung dan berperan langsung dalam pemberantasan korupsi. Di antaranya dengan menerapkan sistem transparansi anggaran, kemudahan pelayanan pada masyarakat, serta digitalisasi layanan.

“Saya terima kasih kades-kades yang telah menyambut dengan baik. Sebanyak 29 yang sudah kita kick off, sudah kita nilai beberapa,” kata Ganjar.

Menurut Ganjar, respons cepat ini merupakan bentuk inisiasi lebih dini untuk mendukung program Desa Antikorupsi KPK pada 2023 mendatang. Apalagi Jawa Tengah telah memiliki Desa Antikorupsi dengan predikat terbaik dan menjadi percontohan nasional. Yakni Desa Banyubiru, Semarang.

“Sebenarnya kita coba menginisiasi lebih dini, itu saja. Jadi, ketika KPK menyiapkan Desa Antikorupsi di tahun 2023 dan KPK kemarin sudah menstimulus adanya 10 Desa Antikorupsi, kebetulan Banyubiru yang terbaik, maka buat saya momentumnya jangan hilang. Maka kita siapkan 29 desa,” papar Ganjar. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons cepat program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membentuk 29 Desa Antikorupsi. (Istimewa)

Mantan anggota DPR RI itu pun berharap ke depan, 29 Desa Antikorupsi tersebut juga bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Jateng. Sehingga nantinya 7.809 desa di Jateng semuanya bisa didorong jadi Desa Antikorupsi.

“Kita kick off di Banjarnegara dengan satu harapan kalau tahun depan KPK menggelar percontohan di seluruh Indonesia, kita sudah punya contoh yang real,” ucap dia.

Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengapresiasi gerak cepat Ganjar terhadap program Desa Antikorupsi. Respons cepat Ganjar ini diharapkan bisa mendorong provinsi-provinsi lain.

“Saya mengapresiasi karena program tahun 2023 ternyata 2022 sudah mulai, ya bagus. Ini menjadi trigger bagi pimpinan daerah yang lain juga,” kata Wawan.

Diakui Wawan, semua gubernur memang telah menyampaikan keinginannya dalam mendukung program tersebut. Namun, Ganjar salah satunya yang mengimplementasikan dengan begitu cepat.

“Saat ini sudah ada 11 provinsi yang ada Desa Antikorupsi,” tandas dia. (bay/ria)