Kebijakan Pj Gubernur DKi Jakarta, Heru Budi Hartono terus menjadi perhatian masyarakat bahkan tokoh politik ternama.

Terbaru, penggatian slogan dari ibu kota menjadi perdebatan hangat karena disinyalir sebagai salah satu upaya membersihkan jejak Anies Baswedan.

Baca Juga: Makin Giat Kritik Anies Baswedan, Elite Megawati Dikuliti Habis-habisan: Dulunya Nyinyirin Jokowi...

Politikus Partai NasDem, Bestari Barus misalnya yang mengatakan jangan sesuka hati mengganti brand yang sudah ada jika belum melakukan evaluasi. 

"Maka penting untuk membuat brand baru harus melibatkan banyak pihak. Pertanyaanya apakah baru dilantik 17 Oktober sudah melakukan evaluasi?," tanya Bestari dikutip dari tayangan Kanal YouTube tvOneNews pada Kamis, (15/12/20220).

Kata dia, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, tidak begitu menghiraukan slogan Jakarta yang baru.

Namun, Bestari mengingatkan Heru Budi untuk tahu batasannya.

Baca Juga: Tak Hafal Lagu Wajib Nasional, Anies Baswedan Dinilai Gak Cocok Jadi Next Jokowi: Hancur Indonesia!

Pasalnya, keberadaan PJ Gubernur itu sebagai pengisi ke kekosongan jabatan gubernur dalam masa tertentu. 

Meski saat ini berstatus sebagai penjabat, Heru Budi harus paham bahwa visi seorang Pj itu adalah mewujudkan apa yang diisyaratkan di RPD (Rencana Pembangunan Daerah).

"Sederhananya jangan berpikir sendiri. Pak Pj inikan sampai hari ini belum ada rapim," tuturnya.

Baca Juga: PSI Terus Menerus Ditinggal Kader Pentingnya, Akibat Ulah Giring Ganesha Cs yang Cuma 'Ngurusin' Anies Baswedan? Ternyata…

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak membantah isu bersih-bersih jejak Anies Baswedan selama menjadi Gubernur.

"Yang mana yang dibersihkan? Tidak ada yang dibersihkan.  Kalau 'seakan' dibersihkan, ya sudah  itu kan citra, persepsi mau diapain. Tapi apa yang dibersihkan tidak ada," katanya.

Menurut dia, slogan Jakarta yang baru tersebut adalah hal wajar. Menjadi ramai diperbincangkan lantaran ada oknum yang 'memiringkan' slogan Jakarta untuk menjadi sebuah berita.

Dia juga mengatakan, tidak ada aturan jika mengganti slogan harus melakukan evaluasi RPD terlebih dulu.

Baca Juga: Berbagai Upaya Penjegalan Disorot Tajam, Rezim Jokowi Dinilai Tak Tenang Lihat Anies Baswedan

"Harus dievaluasi untuk mengganti logo dari mana dasarnya? Jadi evaluasi apa?," tegas dia.

Baca Juga: Anies Diduga Curi Start Kampanye, Bawaslu: Bertentangan dengan Prinsip Keadilan Bagi Semua Pihak

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Suara.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Suara.com.