Abadikini.com, TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali meraih dua penghargaan sekaligus dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, yaitu penghargaan Pemerintah Daerah Pengelola Dana Desa Terbaik Tahun 2022, dan penghargaan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan lima kali berturut-turut.

Dua penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, usai menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023, di Aula Sultan Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Kamis (15/12/2022). Khusus untuk Kota Tidore Kepulauan, alokasi TKD 2023 sebesar Rp 927,80 Miliar atau naik 8,32%.

Selain mendapat penghargaan Pemerintah Daerah Pengelola Dana Desa terbaik dan WTP dari Kanwil DJPb Maluku Utara, Desa Balbar Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan juga meraih penghargaan Desa, dengan pengelolaan Dana Desa Terbaik se Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, yang diserahkan langsung oleh Gubernur Maluku Utara kepada Kepala Desa Balbar, Amir Abdullah.

Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo yang ditemui usai acara tersebut menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Maluku Utara, yang telah memberikan penghargaan kepada Kota Tidore Kepulauan. Ia juga berharap, dengan penghargaan yang diberikan, dapat memotivasi kinerja Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

“Terima kasih Kepala Kantor Perbendaharaan Maluku Utara yang telah memberikan penghargaan kepada Kota Tidore Kepulauan, kita tetap melihat penghargaan ini sebagai motivasi, dan kita tidak bisa puas dengan penghargaan yang diberikan, kita tetap memacu kinerja sehingga kedepan kita meraih penghargaan yang lebih banyak lagi, meraih penghargaan itu lebih mudah daripada mempertahankan, jadi kepada Dinas PMD saya berharap agar tetap meningkatkan kinerja agar kedepannya dapat penghargaan yang lebih baik lagi,” tutur Ismail.

Gubernur Maluku Utara, K.H. Abdul Ghani Kasuba saat memberikan sambutan dalam kesempatan tersebut mengatakan, Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan III tahun 2022 mencapai 24,85 persen. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan yang tertinggi di Indonesia, bahkan di dunia, juga mendapat apresiasi dari Presiden RI. Dan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara adalah sektor belanja pemerintah dan alokasi yang diberikan kepada satuan kerja maupun alokasi transfer dana ke daerah.

“Salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara adalah belanja Pemerintah, hal ini menandakan pentingnya instrumen APBN/APBD dalam mengintervensi kegiatan ekonomi masyarakat, Kondisi Perekonomian pada tahun 2023, diperkirakan masih menghadapi tantangan yang sama, yaitu tantangan yang tinggi, maka saya meminta kepada seluruh pimpinan satuan kerja dan kepala daerah di Maluku Utara untuk antisipatif dan tanggap menghadapi kondisi tersebut, ”ujar Gubernur.

Sementara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto dalam laporannya menyampaikan, pada tahun 2023, alokasi anggaran di Maluku Utara meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi belanja negara di Provinsi Malut tahun 2023 kata Adnan ditetapkan sebesar Rp 16,84 triliun, naik 9,14% dibanding tahun 2022, yang terdiri atas pusat belanja pemerintah sebesar Rp 5,02 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 11,82 triliun.

“Alokasi dana APBN sebesar Rp 16,84 triliun ke wilayah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023 ini diharapkan dapat ikut menggerakan kehidupan ekonomi masyarakat,”harap Adnan.