KNews.id- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sowan ke DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu (14/12). Firli diminta menjadi narasumber pembekalan dan penguatan antikorupsi kepada 27.802 bacaleg PDIP yang akan mengikuti kontestasi Pemilu 2024.

“Ada delapan hal yang saya minta untuk tidak dilakukan saat menjabat supaya tidak terlibat korupsi. Delapan hal ini merupakan titik rawan yang sering dimanfaatkan sebagai celah perilaku koruptif,” ujar Firli di hadapan 180 orang peserta yang hadir secara langsung.

Delapan titik rawan yang dimaksud Firli adalah, saat melakukan reformasi birokrasi melalui rekruitmen dan promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, saat menerima sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi anggaran Covid 19 untuk APBN dan APBD, penyalahgunaan penyelenggaraan jaring pengaman sosial atau social safety net untuk pemerintah pusat dan daerah, celah pada pemulihan ekonomi nasional, pengesahan RAPBD dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah (LPJKD) dan perizinan.

“Pada perizinan ini sering terjadi praktik suap, gratifikasi, pengakuan saham dan penyertaan modal. Yang paling banyak dilakukan koruptor ada tiga yaitu gratifikasi, suap menyuap, dan pemerasan. Seperti pemerasan oleh kepala daerah kepada kepala dinas untuk memperpanjang jabatannya,” jelas Firli.