Lamongan (beritajatim.com) – Belum puas dengan aksi demonstrasi yang dilakukan sebelumnya, hari ini puluhan perwakilan petambak di Kabupaten Lamongan mengirimkan surat terbuka dan petisi bersama kepada Presiden RI Joko Widodo, Senin (21/2/2022).

Kordinator aksi, Yusuf Fadli mengatakan, bahwa surat terbuka tersebut memuat poin-poin tuntutan mengenai pemenuhan pupuk subsidi sektor perikanan budidaya yang sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di Lamongan.

“Hari ini kami sampaikan surat terbuka dan petisi kepada Presiden, sebagai tindak lanjut demonstrasi yang dilakukan petambak pada tanggal 2 Februari 2022 kemarin. Intinya, dalam petisi ini kami meminta Presiden untuk memerintahkan menterinya membuat peraturan yang mengcover bantuan pupuk subsidi bagi petambak,” ujar Yusuf.

Mengenai alasan dikirimkannya surat tersebut, Yusuf mengungkapkan, hal ini lantaran tambak budidaya yang dikerjakan oleh petambak di Lamongan masih terhitung tradisional, dengan modal dan hasil yang tergolong kecil.

Selain itu, lanjut Yusuf, tambak tersebut merupakan satu kesatuan lahan yang tidak terpisahkan antara pertanian tanaman pangan dengan pola ikan-ikan-padi, padi-ikan-ikan, ikan-padi-ikan, ikan-ikan-ikan, vice versa.

“Sampai hari ini belum ada kejelasan terkait kejelasan nasib petambak untuk mendapat alokasi pupuk subsidi. Sementara hari ini para petambak di Lamongan lagi gencar-gencarnya membutuhkan pupuk subsidi,” imbuhnya.

Ditambahkan oleh Yusuf, kelangkaan dan diputusnya alokasi subsidi bagi petani tambak ini mengakibatkan budidaya mereka di musim ini merugi dan terancam tak terselamatkan.

“Hari ini pupuk enggak ada bagi petambak, enggak dapat jatah, yang ada hanya bagi petani. Sehingga ikan-ikan di sini yang semestinya panen dengan ukuran besar, tapi hari ini ikan-ikan itu enggak bisa besar karena masih sangat membutuhkan pupuk. Serta karena kondisi ikannya kecil, banyak petani yang memanen dini,” terangnya.

Oleh sebab itu, Yusuf menuturkan, petani tambak se-Kabupaten Lamongan menuntut agar payung hukum atau Peraturan Menteri yang membidangi Perikanan Budidaya segera diterbitkan, mengingat kebutuhan pemupukan adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi.

“Surat ini juga ditandatangani oleh seluruh perwakilan petambak yang ada di Kabupaten Lamongan, dan didukung oleh Bupati Lamongan, Kepala Dinas Perikanan, beserta seluruh Ketua Partai, yang nantinya akan kami sampaikan kepada Presiden, baik melalui email maupun kita serahkan langsung,” bebernya.

Yusuf dan para petambak lainnya berharap, agar nantinya peraturan itu tidak dirubah lagi dan tak lagi menyulitkan para petani tambak di kemudian hari. Apalagi, harus dirumitkan dengan sistem pembelian pupuk subsidi yang berbelit.

“Harapan kami, aturan itu bisa dibuat tahun ini juga, sehingga kita tidak resah akan kelangkaan pupuk. Dan pupuk bisa kita dapatkan di kios-kios terdekat, yang ditunjuk pemerintah dengan jumlah yang tak melebihi RDKK dan HET yang sama dengan tahun sebelumnya, baik jenis Urea maupun SP-36,” harapnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, Yuli Wahyuono membenarkan, bahwa saat ini kebutuhan pupuk untuk sektor perikanan di Lamongan masih belum ada.

“Ketersediaan pupuk perikanan di Lamongan masih tidak ada, saat ini yang ada hanya untuk pertanian,” ujar Yuli kepada beritajatim.com, Senin (21/2/2022).

Secara rinci, Yuli menyebutkan, jika jumlah kebutuhan pupuk bagi petambak di Lamongan cukup besar, yakni 33 ribu ton untuk jenis Urea, 20,3 ribu ton untuk SP-36, 986 ton untuk NPK, dan 4,4 ribu ton untuk organiknya.

“Itu adalah total kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh petambak yang tersebar di 16 kecamatan se-Kabupaten Lamongan. Sedangkan jumlah petambak atau pembudidaya di Lamongan ini ada 37.130, dengan total lahan seluas 24.052 hektar,” jelasnya.[riq/ted]