PERNYATAAN Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto terkait ditangkapnya hakim agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh oleh KPK atas dugaan menerima suap terkait putusan perdata dan pidana menuai kritik. Pernyataan Sunarto yang merasa tidak sanggup memberantas mafia kasus (markus) dinilai menjadi refleksi ketidakberdayaan pimpinan MA dalam upaya memberantas korupsi

"Hal ini menjadi keprihatinan. Seharusnya pimpinan MA sebagai aktor utama yang harus berani dan tegas membenahi dunia peradilan khususnya akubtabilitas di Mahkamah Agung," kata Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Azmi Syahputra dalam keterangan yang diterima, Rabu (14/12).

Dikatakan Azmi, jika tidak ada kemauan dan kemampuan membenahi dunia peradilan termasuk menghadapi para makelar kasus, pimpinan MA sebaiknya mundur saja. Ia mengingatkan, jangan sampai mafia kasus menguasai MA yang merupakan benteng terakhir pencari keadilan oleh masyarakat.

"Pernyataan pimpinan MA yang terkesan kurang maksimal dalam menghadapi maraknya mafia kasus sangat tidak menunjukan karakter pimpinan lembaga tinggi yang dipercaya oleh masyarakat," katanya. 

Azmi menyatakan, jangan sampai MA yang merupakan lembaga yang sangat dijunjung tinggi independensinya runtuh atau dirobek-robek dan rubuh marwahnya sebagai lembaga yang diangungkan. "Sebaiknya pimpinan yang tidak sanggup, secara legowo mundur segera mungkin, karena sangat tidak layak bagi seorang memimpin lembaga tinggi negara untuk mengeluarkan kata-kata seperti tersebut," ujar Azmi.

"MA itu harus bersih dari perilaku tercela. Mereka yang menjadi hakim agung maupun pimpinan MA harus berhati agung dan mulia serta berani mempraktikkan revolusi mental guna mendorong reformasi di tubuh MA menjadi lembaga yang berintegritas, mau bekerja keras, dan berani melawan mafia peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan," tegasnya. *(RO/OL-15)