Bahkan, mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono juga mendorong adanya penundaan Pemilu Serentak 2024. Ia beralasan, pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat ini tak independen, sehingga muncul masalah dalam tahapan verifikasi parta politik (parpol) calon peserta pemilu.

Salah satu pihak yang turut mengomentari perihal isu penundaan pemilu ini adalah Partai Buruh. Sikap yang disampaikan parpol ini yakni ikut menolak jika Pemilu Serentak 2024 tak jadi digelar.

"Sebenarnya isu itu (penundaan pemilu) kepentingan oligarki ya, yang ketakutan mereka tidak mendapatkan jabatan lagi sepertinya, tidak mendapat kekuasaan lagi," ujar Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarli kepada wartawan, Senin (12/12).

Dia menjelaskan, wacana yang sempat menarik perhatian publik pada awal hingga pertengahan tahun ini, karena disampaikan oleh beberapa menteri Presiden Joko Widodo, ada yang sengaja memainkannya.

"Padahal sebenarnya Presiden (Jokowi) pun tidak ada masalah dengan pemilu besok, kelihatan sudah siap semua, baik (soal) dana sudah siap semua," tuturnya.

Oleh karena itu, apabila ada isu penundaan pemilu yang menggunakan alasan KPU tidak independen, seperti yang disampaikan Arief Poyuono, sama sekali tidak masuk di akal.

Sebab menurut Ferri, sejauh ini Partai Buruh yang notabene sebagai parpol calon peserta Pemilu Serentak 2024 merasakan langsung kinerja pelaksanaan tahapan yang telah dilakukan KPU dari tingkat pusat hingga daerah.

"Selama ini kami rasakan KPU sudah berlaku adil dan berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Selama ini kami lihat seperti itu ya," katanya.

"Kelihatannya mulai dari proses pendaftaran sampai verifikasi lancar semua kok, enggak ada yang terlambat. Artinya, kesiapan KPU sangat siap untuk Pemilu 2024," demikian Ferri menambahkan.