MENKO Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai gelaran Pemilu 2024 pasti akan diliputi dengan praktik kecurangan. Sejatinya, lanjut Mahfud, kecurangan selalu ada dalam setiap perhelatan pesta demokrasi.

"Pemilu itu pasti ada curangnya, yang kemarin, yang besok, pasti ada curangnya," pungkas Mahfud saat memberikan sambutan, Selasa (13/12).

Kendati demikian, Mahfud berpendapat bahwa kecurangan pemilu saat ini berbeda dengan yang praktik kecurangan di masa lalu, khususnya saat rezim Orde Baru. Menurutnya, Orde Baru memanfaatkan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) untuk menentukan pemenang pemilu.

Baca juga: 2 Lembaga Hukum Somasi KPU Soal Dugaan Manipulasi Data Verifikasi Faktual Parpol

"Di zaman Orde Baru itu yang merekayasa pemerintah, pemerintah menunjuk LPU namanya. Lalu, mengatur yang menang dan tidak boleh dibantah," imbuhnya.

Adapun LPU sendiri dibentuk pada Januari 1970 dan dibubarkan pada Februari 1999. Tepatnya, setelah masa Orde Baru berakhir dan Indonesia memasuki babak reformasi.

Baca juga: Bawaslu: Pelaporan Terhadap Anies Belum Penuhi Syarat Materiil

Sementara itu, Mahfud berpendapat kecurangan yang terjadi dalam pemilu era saat ini dilakukan antarpartai politik. Hal ini berkaca dari sejumlah gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pasti muncul juga setelah pemilu, yang kalah itu gugat yang menang, menuduh curang. Padahal senyatanya sama-sama curang," tutup Mahfud.(OL-11)