Supianto | Selasa, 13/12/2022 21:12 WIB

Pengecer berlisensi untuk menjual tembakau di Selandia Baru juga akan dipotong menjadi 600 pada akhir 2023 dari 6.000. (File foto: Reuters/Thomas White)

JAKARTA, Jurnas.com - Generasi masa depan warga Selandia Baru akan dilarang membeli tembakau sebagai bagian dari paket undang-undang anti-rokok baru yang disahkan parlemen pada Selasa (13/12). Aturan tersebut termasuk yang paling ketat di dunia.

Rangkaian undang-undang baru tersebut mencakup larangan menjual tembakau kepada siapa pun yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2009, yang dapat dihukum denda hingga NZ$150.000 (US$95.910). Larangan itu akan tetap berlaku seumur hidup seseorang.

Undang-undang tersebut juga akan mengurangi jumlah nikotin yang diperbolehkan dalam produk tembakau asap dan memangkas jumlah pengecer yang dapat menjual tembakau hingga 90 persen.

"Undang-undang ini mempercepat kemajuan menuju masa depan bebas asap rokok," kata Menteri Kesehatan Asosiasi Ayesha Verrall dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters.

"Ribuan orang akan hidup lebih lama, hidup lebih sehat dan sistem kesehatan akan menjadi NZ$5 miliar lebih baik karena tidak perlu mengobati penyakit akibat merokok, seperti berbagai jenis kanker, serangan jantung, stroke, amputasi."

Pengecer berlisensi untuk menjual tembakau akan dipotong menjadi 600 pada akhir 2023 dari 6.000.

Sudah membanggakan salah satu tingkat merokok orang dewasa terendah di antara 38 negara Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Selandia Baru semakin memperketat undang-undang anti-merokok sebagai bagian dari dorongan pemerintah untuk membuat negara itu "bebas rokok" oleh 2025.

Hanya Bhutan, yang melarang penjualan rokok pada 2010, yang memiliki undang-undang anti-rokok yang lebih ketat.

Jumlah orang dewasa Selandia Baru yang merokok turun setengahnya selama dekade terakhir menjadi 8 persen, dengan 56.000 berhenti pada tahun lalu. Data OECD menunjukkan 25 persen orang dewasa Prancis merokok pada tahun 2021.

Dr Verrall mengatakan bahwa undang-undang tersebut akan membantu menutup kesenjangan harapan hidup antara warga Maori dan non-Maori, yang dapat berkisar hingga 25 persen untuk perempuan.

ACT Selandia Baru, yang memegang sepuluh dari 120 kursi di parlemen, mengutuk undang-undang tersebut, dengan mengatakan itu akan mematikan toko-toko kecil dan memaksa orang masuk ke pasar gelap.

"Tidak ada yang ingin melihat orang merokok, tetapi kenyataannya, beberapa akan. Dan larangan pengasuh negara oleh Partai Buruh akan menimbulkan masalah," kata wakil pemimpin Brooke van Velden.