"Itu kejadian tahun 2021. Dua staf Dikti membuat kegiatan fiktif," kata Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek, Nizam kepada Tirto, Selasa (13/12/2022).

Nizam menuturkan pihaknya telah melakukan investigasi ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek. Setelah diinvestigasi, Itjen memberikan rekomendasi ke Ditjen DiktiRistek.

Sementara itu untuk hukuman ASN, pihaknya masih menunggu keputusan dari Biro Kepegawaian/Sekjen KemdikbudRistek.

"Sambil menunggu keputusan kepegawaian untuk yang bersangkutan, Ditjen Diktiristek sudah memeberhentikan keduanya dari jabatan PPK [Pejabat pembuat komitmen] dan BPP [Bendahara pengeluaran pembantu]," pungkasnya.

Sebelumnya, diinformasikan dua staf Dikti Ristek, DT yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan SM yang berstatus bendahara pengeluaran pembantu (BPP) diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Terkuaknya tindakan korupsi ini berawal dari aduan masyarakat. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal (itjen) Kemendikbudristek, keduanya diduga telah melakukan tindak pemalsuan data berupa invoice hotel, pemalsuan data Tim Ahli yang berasal dari sebuah universitas, serta penyalahgunaan honor narasumber kegiatan.

Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2 miliar. DT dan SM melakukan aksi tersebut sejak 2021 hingga awal 2022.