POJOKSATU.id, JAKARTA— Juru bicara PKS, Muhammad Iqbal, menyayangkan sikap Pejabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang terkesan ingin menghilangkan jejak Anies Baswedan di Jakarta.

Menurutnya, kebijakan yang dibuat oleh Pj Gubernur Heru Budi tidak subtansi, yang penting dinilai berbeda dengan Anies Baswedan.

“Terkesan ingin menghapus jejak Gubernur Anies Baswedan,” kata Iqbal dalam keterangannya, Selasa (13/12/2022).

Iqbal menilai Heru membuat kebijakan tak substantif di Ibu Kota. Pertama soal wacana membuat slogan baru untuk Jakarta.

Menurutnya, Heru tidak perlu menciptakan slogan baru yang nantinya menggeser slogan Jakarta Kolaborasi.

-

Unggul di Kalangan Masyarakat Berpendidikan, Pengamat Minta Anies Baswedan Jangan Bangga Diri

Sebelumnya, Anies membuat jenama resmi kota (city brand) bernama PlusJakarta atau +Jakarta dengan slogan Jakarta Kolaborasi.

Identitas kota ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjenamaan Kota Jakarta.

Heru lantas ingin membuat slogan baru ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’. Meski begitu, slogan ini tak serta-merta mengganti logo PlusJakarta.

Iqbal menuturkan, slogan Anies Baswedan sudah bagus, kekinian, dan cocok bagi semua golongan.

“Slogan sebagai Kota Kolaborasi tidak perlu diubah, apalagi masa jabatan hanya satu tahun, terkesan Heru melakukan ‘De-Aniesisasi’,” ujarnya.

De-Aniesisasi maksudnya menghapus jejak yang telah ditinggalkan Anies di Ibu Kota Jakarta.

Ia mengatakan upaya penghapusan tersebut tak hanya tampak dari wacana pembuatan slogan baru, tapi juga pergantian beberapa pejabat pemerintah daerah hingga pimpinan BUMD DKI.

Salah satu yang disoroti Iqbal soal perombakan Sekretaris Daerah Jakarta.

Heru mencopot jabatan Marullah Matali sebagai Sekda dan memberikannya posisi baru menjadi Deputi Gubernur Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata.

Kursi yang ditinggalkan Marullah kini ditempati Pj Sekda Uus Kuswanto. Uus merangkap jabatan sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Padahal, tambah Iqbal Marullah adalah tokoh Betawi yang tidak bermasalah.

Sehingga pergantian yang dilakukan terkesan bagian dari upaya membersihkan loyalis Gubernur DKI Jakarta sebelumnya dalam hal ini Anies Baswedan. (mufit/pojoksatu)